Lombok Diserbu Wisatawan, Uang Mengalir ke Mana? Jangan Sampai Rakyat Lokal Cuma Jadi Penonton di Tanah Sendiri!

MATARAM – Pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menunjukkan geliat. Kunjungan wisatawan nusantara masih berada pada angka jutaan perjalanan setiap bulan, sementara sejumlah destinasi unggulan seperti Mandalika dan Tiga Gili tetap menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Namun, di balik angka kunjungan tersebut, ada pertanyaan yang patut dijawab pemerintah: sejauh mana pertumbuhan pariwisata benar-benar meningkatkan pendapatan masyarakat lokal?

Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB periode Agustus 2026 mencatat perjalanan wisatawan nusantara mencapai sekitar 1,36 juta perjalanan. Sementara kunjungan wisatawan mancanegara melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) tercatat 9.437 kunjungan.

Pada periode yang sama, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang berada di angka 51,79 persen. Adapun hotel nonbintang hanya mencapai 32,04 persen.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas pariwisata tetap berjalan, tetapi tingkat hunian akomodasi belum menunjukkan bahwa seluruh kapasitas usaha pariwisata terisi secara optimal.

Perlu dicatat, angka perjalanan wisatawan nusantara bukan jumlah orang unik, sedangkan data wisman melalui BIZAM hanya mencakup kedatangan melalui bandara tersebut. Karena itu, angka-angka tersebut tidak bisa langsung dijumlahkan sebagai total seluruh wisatawan NTB.

Ramai destinasi belum tentu merata manfaatnya

Salah satu tantangan terbesar pariwisata Lombok adalah memastikan manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada hotel besar, pengelola destinasi, dan perusahaan transportasi.

Masyarakat lokal yang bekerja sebagai pedagang kecil, pengrajin, pemandu wisata, pengemudi transportasi, pemilik homestay, hingga pelaku UMKM juga harus memperoleh ruang yang lebih besar.

Pertanyaan pentingnya, berapa banyak produk lokal yang masuk ke rantai pasok hotel dan restoran? Berapa tenaga kerja lokal yang terserap? Apakah pelaku UMKM di sekitar destinasi mendapatkan peningkatan omzet ketika jumlah wisatawan bertambah?

Pemerintah perlu menghadirkan data yang lebih terukur. Sebab, keberhasilan pariwisata tidak cukup hanya dilihat dari jumlah kedatangan, tetapi juga dari dampaknya terhadap pendapatan rumah tangga dan kesempatan kerja masyarakat.

Tiga Gili dan persoalan fasilitas dasar

Kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air di Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu wajah pariwisata NTB yang dikenal hingga mancanegara.

Namun, kawasan ini masih menghadapi pekerjaan rumah terkait pengelolaan sampah dan ketersediaan air bersih. Pada Januari 2026, persoalan sampah di Gili Trawangan kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi II DPRD NTB saat itu menyebut timbulan sampah di kawasan tersebut mencapai sekitar 18 ton per hari.

Persoalan layanan dasar juga menjadi perhatian pelaku usaha. Pada Mei 2026, anggota DPRD Lombok Utara menyoroti keluhan mengenai ketersediaan air bersih, khususnya di Gili Meno, serta pengelolaan sampah di kawasan tiga Gili.

Masalah seperti ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata. Destinasi wisata yang menjual keindahan alam harus mampu menjamin kebersihan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan.

Jika persoalan sampah dan air bersih tidak ditangani secara serius, citra destinasi bisa tergerus. Dampaknya bukan hanya terhadap wisatawan, tetapi juga terhadap keberlanjutan usaha masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pariwisata.

Mandalika dan momentum event internasional

Kawasan Mandalika di Lombok Tengah juga menjadi salah satu penggerak utama promosi pariwisata NTB. Penyelenggaraan MotoGP 2026 pada 9–11 Oktober lalu menjadi momentum penting bagi hotel, restoran, transportasi, pedagang, dan pelaku usaha lainnya.

Menjelang penyelenggaraan MotoGP, PHRI NTB sempat menyampaikan optimisme bahwa tingkat hunian akomodasi di Lombok dapat mendekati 100 persen. Namun, tingginya okupansi pada saat event besar tidak otomatis menggambarkan kondisi usaha pariwisata sepanjang tahun.

Pemerintah perlu mengevaluasi seberapa besar perputaran uang selama event tersebut masuk ke ekonomi masyarakat lokal. Apakah pedagang kecil mendapatkan peningkatan penjualan? Apakah transportasi lokal memperoleh manfaat? Apakah UMKM dilibatkan dalam rantai ekonomi event internasional?

Jangan sampai event besar hanya ramai dalam pemberitaan, sementara manfaat ekonominya tidak terdistribusi secara luas.

Desa wisata harus menjadi bagian dari strategi utama

Pengembangan desa wisata dapat menjadi salah satu cara agar manfaat pariwisata tidak hanya terkonsentrasi di destinasi yang sudah populer.

Desa Adat Sade, misalnya, memiliki kekuatan budaya dan kerajinan tenun yang dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat. Setelah kebakaran pada 22 Agustus 2026, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya pemulihan kawasan tersebut dengan memperhatikan tradisi, keselamatan, dan keberlanjutan ekonomi warga.

Model pengembangan seperti ini perlu diperkuat di berbagai daerah. Desa wisata seharusnya tidak hanya menjadi objek kunjungan, tetapi juga ruang tumbuh bagi usaha masyarakat, produk lokal, kuliner, kerajinan, dan atraksi budaya.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu memastikan desa wisata mendapatkan pendampingan, promosi, akses pasar, serta fasilitas dasar yang memadai.

Pemprov NTB perlu membuka ukuran keberhasilan pariwisata

Media Lombok Bicara memandang bahwa evaluasi pariwisata NTB perlu bergerak lebih jauh dari sekadar mengejar target kunjungan.

Dinas Pariwisata NTB bersama pemerintah kabupaten/kota perlu membuka data tentang kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah, jumlah tenaga kerja lokal, perkembangan UMKM, lama tinggal wisatawan, tingkat belanja wisatawan, hingga pemerataan manfaat antarwilayah.

Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana anggaran promosi dan pengembangan destinasi berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Pariwisata yang berkualitas bukan hanya tentang banyaknya wisatawan yang datang, melainkan juga tentang berapa lama mereka tinggal, berapa besar uang yang dibelanjakan, seberapa banyak warga lokal memperoleh pekerjaan, dan apakah lingkungan destinasi tetap terjaga.

NTB memiliki modal alam, budaya, dan destinasi yang kuat. Tantangannya sekarang adalah memastikan modal tersebut benar-benar menjadi sumber kesejahteraan masyarakat, bukan hanya angka pertumbuhan dalam laporan pemerintah.