Proyek Rp70 Miliar di Poltekkes Mataram Mandek, Forum Rakyat NTB Ancam Lapor KPK!

Mataram – Forum Rakyat NTB menggelar hearing dengan pihak Poltekkes Kemenkes Mataram untuk mempertanyakan kejelasan proyek Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan dan Laboratorium Terpadu, yang hingga kini masih terbengkalai tanpa kejelasan. Proyek strategis dengan nilai kontrak sebesar Rp65 miliar ini dimenangkan oleh PT. Widya Satria, perusahaan konstruksi yang beralamat di Jl. Ketintang Permai Blok BB No. 20, Surabaya, Jawa Timur.

Dengan pagu anggaran mencapai Rp70 miliar, proyek ini seharusnya berjalan sesuai jadwal. Namun, faktanya, hingga kini tidak ada progres signifikan di lapangan. Hal ini memicu kecurigaan Forum Rakyat NTB terkait adanya indikasi permainan kotor dan dugaan korupsi.

Ketua Forum Rakyat NTB, Hendrawan Saputra, SH, menegaskan bahwa proyek ini harus diaudit secara menyeluruh demi memastikan anggaran negara digunakan sebagaimana mestinya.

“Kami tidak ingin proyek ini menjadi ajang bancakan oknum-oknum tertentu. Uang rakyat Rp70 miliar harus dipertanggungjawabkan! Jika ada indikasi praktik KKN, maka harus segera diproses secara hukum,” tegas Hendrawan, Kamis (27/02/2025).

Senada dengan itu, Aldi, SH, Ketua Forum Rakyat NTB Korwil Lombok Barat, menyoroti minimnya transparansi proyek ini.

“Mengapa proyek sebesar ini bisa mandek tanpa alasan yang jelas? Apakah ada kongkalikong antara pihak kampus dan kontraktor? Jika tidak ada transparansi, kami akan melaporkan masalah ini ke KPK untuk dilakukan audit forensik!” ujar Aldi dengan nada geram.

Nurdin, SH, Sekretaris Forum Rakyat NTB Korwil Lombok Barat, mengingatkan agar proyek ini tidak bernasib seperti kasus pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) tahun 2017, yang menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah.

“Kami tidak ingin melihat sejarah kelam terulang di Poltekkes Mataram. Jika tidak ada kejelasan, kami akan menempuh jalur hukum dan menuntut pertanggungjawaban semua pihak terkait!” kata Nurdin.

Sementara itu, Ebit, salah satu anggota Forum Rakyat NTB, menegaskan bahwa pihaknya siap turun ke jalan jika Poltekkes dan kontraktor terus bungkam.

“Jika tidak ada jawaban yang memuaskan, kami akan melakukan aksi besar-besaran! Jangan biarkan proyek ini menjadi ajang bancakan segelintir orang!” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi, Direktur Poltekkes Mataram justru enggan memberikan penjelasan lebih jauh dan menyerahkan urusan audit kepada Inspektorat atau BPK.

“Kami serahkan semuanya ke Inspektorat atau BPK untuk melakukan pemeriksaan,” ujarnya singkat.

Sikap tertutup juga ditunjukkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, yang enggan memberikan komentar terkait keterlambatan pembangunan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada permainan kotor dalam proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.

Forum Rakyat NTB menuntut:

1. Dilakukan audit menyeluruh oleh BPK atau KPK untuk memastikan tidak ada penyimpangan anggaran.
2. Kontraktor bertanggung jawab atas keterlambatan dan menjelaskan kendala yang terjadi.
3. Jika ditemukan indikasi korupsi, maka pihak terkait harus segera diproses hukum.

Jika tuntutan ini tidak segera dipenuhi, Forum Rakyat NTB menyatakan siap melakukan aksi besar-besaran demi menegakkan transparansi dan keadilan.

“Kami tidak akan tinggal diam! Jika proyek ini terus molor tanpa kejelasan, maka jangan salahkan rakyat jika turun ke jalan untuk menuntut keadilan!” tegas Forum Rakyat NTB.