Senggigi – Bank NTB Syariah sukses menjadi tuan rumah Workshop Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) Wilayah Timur, yang digelar pada 23 hingga 26 Oktober 2024 di Merumatta Senggigi Hotel. Kegiatan ini dihadiri oleh Dewan Komisaris dari berbagai BPD di Indonesia Timur, seperti Bank SulutGo, Bank Sultra, Bank Sulteng, Bank Sulselbar, Bank Bali, Bank Maluku Malut, Bank Papua, hingga Bank Riau Kepri Syariah.
Workshop ini difokuskan pada pembahasan peraturan terbaru, yaitu POJK Nomor 17 Tahun 2023 dan POJK Nomor 5 Tahun 2024, sebagai bentuk respons terhadap kompleksitas industri perbankan yang semakin menantang. Komisaris Utama Independen Bank NTB Syariah, Zainal Fanani, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para Dewan Komisaris dan menggarisbawahi pentingnya peningkatan pemahaman atas regulasi POJK terbaru. “Tujuan utama workshop ini adalah untuk memperkuat pemahaman dan tindak lanjut yang efektif atas aturan yang ada, agar tata kelola dan kepatuhan bank daerah di wilayah Timur semakin kokoh,” jelas Zainal.
Sekretaris FKDK BPDSI Wilayah Timur, Marhany Victor Poly Pua, yang mewakili Ketua FKDK BPDSI Wilayah Timur Edwin H. Silangen, menyoroti perlunya sinergi antara manajemen risiko dan kepatuhan dalam menghadapi kompleksitas dunia perbankan saat ini. “Menyusun rencana dan strategi pemulihan bukanlah hal mudah. Dukungan dari berbagai pihak, seperti yang dilakukan melalui workshop ini, sangat diperlukan untuk menavigasi risiko di tengah tantangan industri,” ujarnya.
Menghadirkan Ketua Bidang Manajemen Mutu LSPKS, M. Fanny Fansyuri, workshop ini juga mendalami aspek implementasi dari POJK Nomor 17 Tahun 2023. Fanny menjelaskan bahwa potensi kegagalan di sektor perbankan yang semakin beragam harus diantisipasi dengan kebijakan yang responsif dan tepat. Para peserta diharapkan dapat memperkaya strategi tata kelola dan manajemen risiko, serta merumuskan solusi yang inovatif dan adaptif.
Workshop ini pun menjadi ajang bagi para komisaris untuk berbagi pengalaman dan saling memberi masukan terkait tantangan dalam menjalankan POJK Nomor 5 Tahun 2024.
