Bank NTB Syariah Beri Fasilitas Pembiayaan Rp 165 Miliar untuk Pemkab Lombok Timur

LOMBOK TIMUR – Pemkab Lombok Timur mengajukan pembiayaan ke Bank NTB Syariah sebesar Rp 165 miliar. Pembiayaan tersebut akan digunakan untuk mempercepat pembangunan instalasi yang ada di Bumi Patuh Karya ini. 

Bertempat di Pendopo Bupati Lombok Timur, penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut berlangsung pada Selasa (5/7/2022). Penandatangan secara langsung dilakukan oleh Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy dan Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo. 

Turut hadir Ketua DPRD Lombok Timur, Sekda, sejumlah pimpinan OPD dan tiga bank yang merupakan sindikasi Bank NTB Syariah dalam pembiayaan tersebut. Ketiga bank tersebut yaitu Bank Jateng, Bank DIY, dan Bank Kalsel.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy menyampaikan terima kasihnya kepada Bank NTB Syariah dan tiga bank lainnya. Pembiayaan sebesar Rp 165 miliar tersebut diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi.

Kemudian sektor pendidikan, sektor perumahan dan permukiman, lingkungan hidup dan kebersihan serta Sekretariat Daerah.

“Kami berterima kasih kepada Bank NTB Syariah atas fasilitas kredit ini, karena sangat membantu Pemda untuk bersama-sama mendorong kemajuan Lombok Timur,” katanya.

Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pemda Kabupaten Lombok Timur terhadap lembaga yang dipimpinnya untuk mendukung program pembangunan di daerah ini. 

“Sebagai bank yang lahir, tumbuh dan berkembang di NTB, maka Bank NTB Syariah memiliki komitmen yang tinggi untuk turut serta mengembangkan perekonomian dan kegiatan pembangunan di NTB,” kata Kukuh. 

“Dengan semakin meningkatnya performance Bank NTB Syariah, kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan Pemkab Lombok Timur yang saat ini menandatangani fasilitas kredit  sebesar Rp 165 miliar,” imbuhnya.

Selain itu, Direktur Utama Bank NTB Syariah juga meminta dukungan Pemkab Lombok Timur demi kemajuan bank agar dapat memberi manfaat optimal bagi pemerintah daerah selaku pemegang saham dan masyarakat NTB.(*)