”Karena itu, preferensi pilihan pemilih milenial pada calon Anggota Legislatif akan sangat ditentukan oleh bagaimana calon tersebut berkomitmen pada isu-isu yang mereka anggap penting, bukan berdasarkan survei calon presiden dari partai tertentu,” tandas Didu.
Selain itu kata Didu, berdasarkan pengalaman pesta demokrasi dari beberapa negara, pemilih milenial tinggal di sistem multi-partai atau multi koalisi. Karena itu, dalam konteks ini, Coattail Effect menjadi lebih sulit terjadi karena pemilih memiliki pilihan yang lebih luas dan lebih beragam. Sehingga pemilih milenial lebih cenderung memilih partai atau kandidat dari partai berdasarkan program dan visi partai secara keseluruhan daripada hanya karena popularitas Capres.
Didu mengatakan, memang dalam Pilpres 2024, pemilih milenial akan menjadi pemilih yang dominan di seluruh Indonesia. Termasuk di NTB. Data KPU menyebutkan, di NTB, jumlah pemilih milenial dan Gen Z pada Pemilu 2024 mencapai 2,1 juta. Jumlah tersebut setara dengan 54 persen jumlah pemilih di Bumi Gora.
Karena itu, aktivis kawakan di NTB ini mengingatkan kepada bakal calon Anggota Legislatif, bahwa 2,1 juta pemilih milenial tersebut, tidak akan mudah dipersuasi untuk kepentingan insentif elektoral. Mereka butuh pendekatan dan treatment yang berbeda. Apalagi, saat ini, para pemilih milenial pun sangat sadar kalau mereka dijadikan target menambah insentif elektoral karena jumlah mereka yang sangat signifikan.
”Jangan lupa. Seiring dengan independensi mereka, pemilih pemula/milenial juga sering menunjukkan sikap skeptis terhadap politik tradisional dan elit politik. Mereka cenderung mencari wajah baru, pemimpin yang lebih transparan, dan berorientasi pada solusi atas masalah sosial dan ekonomi,” tandas Didu.
