Mataram – Pembukaan Forum Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII 2025 di Nusa Tenggara Barat dibuka dengan polemik. Sejumlah wartawan lokal melayangkan protes keras kepada panitia pusat setelah dikecewakan dengan pembatasan akses peliputan dan ketidakjelasan distribusi ID card.
Meski telah mendaftar sebulan sebelumnya melalui jalur resmi yang difasilitasi Diskominfotik NTB, para jurnalis ini tidak kunjung mendapatkan ID card peliputan. Ironisnya, panitia justru membagikan ID card hanya kepada media partner FORNAS, sementara belasan hingga puluhan wartawan lokal diminta “menunggu” tanpa kejelasan sejak pagi hingga sore.
“Kami sudah ikut prosedur resmi. Tapi yang diakomodasi justru media mitra FORNAS. Lalu untuk apa ada pendaftaran lewat jalur resmi kalau akhirnya hanya jadi formalitas?” sindir Sahrir, salah satu wartawan lokal.
Kekecewaan memuncak saat akhirnya panitia pusat melalui perwakilannya, Rusli, datang menjelaskan bahwa wartawan yang belum mendapat ID card tetap bisa meliput hanya dengan menunjukkan kartu pers masing-masing.
“Kalau dari awal cukup pakai ID pers, kenapa kami dibiarkan menunggu seharian? Ini bentuk arogansi panitia dan pelecehan terhadap profesi jurnalis,” tegas Syafrin, jurnalis lainnya yang ikut memprotes.
Tak hanya soal ID card, para awak media juga menyoroti pelaksanaan FORNAS yang terkesan tertutup dan minim transparansi. Padahal, anggaran acara ini terbilang besar mencapai Rp 28 miliar dari APBD NTB dan APBN. Namun publikasi yang semestinya digencarkan justru dibatasi oleh sikap selektif panitia terhadap media.
“Acara ini pakai uang rakyat, tapi akses informasinya dibatasi. Sosialisasi minim, media dibungkam. Lalu siapa yang menikmati FORNAS ini?” kritik salah satu koordinator forum media lokal.
FORNAS VIII 2025 yang berlangsung 26 Juli hingga 1 Agustus di NTB ini seharusnya menjadi pesta rakyat. Namun dengan awal yang diwarnai diskriminasi media dan pengelolaan komunikasi yang amburadul, kepercayaan publik terhadap ajang nasional ini pun dipertaruhkan.
