Mataram – Gelaran Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai banyak sorotan. Tak hanya atmosfernya yang dinilai lesu dan tertutup, publik juga mempertanyakan penggunaan anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah namun dinilai tak menyentuh kebutuhan masyarakat akar rumput.
Ketua DPD Garda Satu NTB, Abdul Hakim atau yang akrab disapa Bang Akim, menjadi salah satu tokoh yang menyuarakan kritik tajam terhadap pelaksanaan FORNAS kali ini. Ia menilai kegiatan berskala nasional itu minim pelibatan masyarakat lokal, sepi pemberitaan dari media daerah, serta tidak mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik.
Poin 5 RKA: Seremoni Habiskan Rp8,1 Miliar, Tapi Rakyat Hanya Menonton
Salah satu kritik utama Bang Akim tertuju pada Poin 5 dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), yang mencantumkan alokasi Rp8,1 miliar untuk kegiatan seremoni seperti Opening Ceremony, Closing Ceremony, Victory Ceremony, dan Expo UMKM.
“Anggaran untuk seremoni lebih dari Rp 8 miliar. Tapi masyarakat tidak melihat kemegahan yang setara. Tidak ada panggung rakyat, tidak ada festival yang menggugah semangat publik. Bahkan banyak warga tak menyadari kalau FORNAS sedang berlangsung,” ujar Bang Akim saat diwawancarai Seputar NTB, Minggu (27/7/2025).
Ia mempertanyakan ke mana larinya dana miliaran tersebut. “Siapa pelaksananya? Apa mekanisme penunjukannya? Tidak ada transparansi. Harus ada keterbukaan, karena ini uang rakyat,” tegasnya.
Sumbawa Diabaikan, FORNAS Dinilai Tak Merangkul NTB Secara Menyeluruh
Tak hanya di Lombok, kritik juga datang dari aspek representasi wilayah. Menurut Bang Akim, FORNAS seharusnya menjadi ajang milik seluruh masyarakat NTB, bukan hanya berpusat di satu pulau.
“Sebagai bagian tak terpisahkan dari Provinsi NTB, Pulau Sumbawa punya hak yang sama. Tapi kita tak melihat ada kegiatan, distribusi informasi, atau pelibatan peserta dari Sumbawa secara signifikan,” ungkapnya.
