Mataram – Penundaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar NTB menjadi babak baru dalam dinamika internal partai berlambang pohon beringin ini. Semula dijadwalkan berlangsung pada 24 Mei 2025, Musda terpaksa dijadwal ulang menyusul agenda kenegaraan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang mendapat penugasan langsung dari Presiden di Makassar.
Namun penundaan ini tak lantas membuat panitia lengah. Ketua Panitia Organizing Committee (OC) Musda Golkar NTB, Firadz Pariska, SE, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, menegaskan bahwa seluruh tahapan Musda tetap berjalan sesuai rencana teknis, meskipun waktu pelaksanaan menyesuaikan.
“Tidak ada yang berubah secara substansi. Musda tetap digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram, dan akan dihadiri lebih dari seribu peserta dari seluruh unsur partai,” tegas Firadz.
Ia menjelaskan bahwa sampai hari ini, panitia belum membuka pendaftaran resmi calon ketua DPD Golkar NTB, sehingga belum bisa merilis nama-nama bakal calon. Namun ia mengakui, penundaan ini memberi ruang yang cukup bagi semua pihak, termasuk calon dari poros tengah, untuk mematangkan strategi.
“Tambahan waktu ini bisa dimanfaatkan semua kader untuk memperkuat komunikasi politik, meraih dukungan sah, dan menyiapkan berkas administratif secara lengkap. Tapi semua tetap harus sesuai aturan. Tidak bisa maju hanya dengan klaim atau manuver saja,” tambahnya.
Firadz menegaskan bahwa proses Musda akan mengacu ketat pada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dari DPP Partai Golkar. Setiap bakal calon wajib mengantongi minimal 30% dukungan dari total pemilik suara sah agar bisa maju secara resmi.
Panitia, katanya, bersikap netral dan profesional. “Kami hanya fasilitator. Musda ini bukan soal menang atau kalah, tapi tentang memperkuat fondasi partai agar lebih siap menghadapi tantangan politik 2029 dan seterusnya,” pungkasnya.
