Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa PLN berinisiatif secara voluntary untuk melakukan transisi energi melalui berbagai upaya heroik, antara lain dengan menekankan upaya dekarbonisasi pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil, meningkatkan kapasitas pembangkit EBT dan infrastruktur pendukung seperti smart grid dan control system, serta mengembangkan green ecosystem.
“Kami telah memiliki peta jalan transisi energi yang komprehensif. Kami komitmen menjalankan peta jalan tersebut untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat,” ucap Darmawan.
PLN telah membatalkan 13,3 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sebelumnya direncanakan dalam RUPTL 2019-2028. Upaya ini bisa menghindari sekitar 1,8 miliar ton emisi CO2 dalam 25 tahun ke depan. PLN juga melakukan pembatalan terhadap 1,3 GW PLTU yang sudah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA). Inisiatif ini akan menghindari emisi karbon sekitar 200 juta ton CO2.
Selain itu, PLN mengganti 1,1 GW PLTU dengan pembangkit EBT dan 800 MW PLTU dengan pembangkit gas. Upaya ini akan mampu menurunkan emisi sebesar 300 juta ton CO2.
“Apa yang kita lakukan ini baru awal, jalan transisi energi masih panjang dan terus diakselerasi,” tutur Darmawan.
PLN juga melakukan dedieselisasi atau konversi 1 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit yang lebih ramah lingkungan. Upaya ini mampu menurunkan emisi sebesar 100 juta ton CO2.
Dalam masa transisi energi, PLN menggunakan teknologi co-firing di PLTU sebagai upaya menekan penggunaan batu bara. Co-firing adalah substitusi batubara pada rasio tertentu dengan bahan biomassa seperti pellet kayu, cangkang sawit dan sawdust (serbuk gergaji). Teknik ini biasa dilakukan dengan membakar secara bersamaan kedua bahan tersebut. Hingga saat ini, PLN telah berhasil melakukan co-firing di 37 PLTU dan akan terus meningkat menjadi 52 PLTU pada 2025. Upaya ini telah mampu menurunkan emisi sebesar 100 juta ton CO2.
