“Rencananya sih hal ini akan dibahas dalam Raperda, tapi saya dengar pemerintah akan menyiapkan Perbup. Saya nggak tau apakah sifatnya paralel, menyiapkan itu, seiring dengan sudah adanya draf Raperda, cuman draf Raperda sampai hari ini belum masuk,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung potensi konflik nanti di pilkada, untuk itu ia berharap panitianya harus bersifat netral.
“Saya melihat konflik untuk Pilkades ini tinggi hal ini dikarenakan kadang yang jadi panitia adalah keluarga dari calon,” sebutnya.
Oleh karenanya lanjutnya, dengan pengalaman kemarin seharusnya sudah cukup untuk kita belajar bagaimana kedepannya, tetapi memang untuk saat ini substansi yang dibahas oleh DPRD adalah mengenai jadwalnya.
Peraturannya pun akan sama dengan tahun kemarin, tidak adanya perubahan.
Lebih lanjut Murnan melanjutkan, di tengah akan dimulainya Pilkades di tahun 2023, ini jadi momentum terbaik untuk mengevaluasi pemerintahan Desa, baik penataan kelembagaan maupun regulasinya.
“Ini jadi entitas paling kecil dalam struktur pemerintahan kita. Kalau desa-desa secara simultan mempercepat pembangunan desa, itu akan mempercepat pembangunan kecamatan dan kabupaten. Oleh karena itu, kita harus mempunyai perhatian khusus. Apalagi, dana desa makin lama, makin besar,” tutupnya.
