Mataram – Aktivis NTB, M Fihiruddin mengaku tak bermasalah dengan Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah dan anggota dewan lainnya. Postingan kabar angin yang disampaikannya di grup WA Pojok NTB, diakuinya murni bertanya karena dirinya adalah aktivis.
Pengakuan itu ditegaskan Fihir dalam sidang lanjutkan kasus ITE, yang dipimpin Majelis Hakim Ketua Kelik Trimargo SH MH didampingi Mukhlassuddin SH MH dan Irlina SH MH, Rabu 7 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Mataram.
“Saya secara pribadi nggak ada masalah dengan bu Ketua (Ketua DPRD) dan anggota lainnya. Postingan saya itu murni bertanya karena saya aktivis, saya rakyat NTB yang berhak bertanya,” kata Fihir.
Fihirudin hadir didampingi tim PH antara lain M. Ikhwan, S.H.,MH, Suaedin, SH, Muh. Salahuddin,SH ,MH, Endri Susanto SH.,MH, Yan Mangandar SH, dan Eva Zaenora, SH.
Fihir menjelaskan, postingan pertanyaan itu dilakukan beberapa saat setelah menerima informasi dari M Zaenul Fahmi. Fahmi sendiri sudah dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sebelumnya.
“Dapat info dari Fahmi, lalu sekitar jarak 20 menit, saya posting (pertanyaan) di depan mereka,” ujar Fihir.
Menurutnya, grup WA Pojok NTB beranggotakan berbagai elemen dari pejabat eksekutif, legislatif, aktivis dan media. Sejak dulu grup juga menjadi wadah berdiskusi, termasuk mempertanyakan jika isu sosial dan atau perilaku pejabat eksekutif dan legislatif yang menjadi sorotan publik.
“Banyak juga aktivis lain yang bertanya, beragam isu pembangunan hingga perilaku pejabat, dan dari dulu grup WA Pojok NTB biasa begitu. Jadi postingan saya pun hanya bertanya untuk diskusi,” jelasnya.
Hal itu disampaikan Fihir saat Jaksa Penuntut Adi Helmi SH menanyakan mengapa tidak bertanya dengan cara japri ke Ketua DPRD NTB.
Fihir juga mengatakan, dirinya tidak bertanya secara japri ke Ketua DPRD NTB atau anggota lainnya, lantaran khawatir dikira “mengolah” dan meminta uang.
“Kalau japri pasti dikira kita ngolah dan minta uang. Lagipula grup WA Pojok sudah biasa jadi wadah diskusi. Bertanya disitu dan dijawab disitu,” jelasnya.
