“Dari tandatangan itu jelas ini PHDI pusat hasil Mahasabha Luar Biasa (MLB) di Bali, bukan PHDI Pusat yang sebenarnya,” Made Santi.
Dipaparkan, kepengurusan PHDI pusat yang sah dan diakui pemerintah saat ini adalah PHDI hasil Mahasabha PHDI XII yang dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober 2021.
Tiga komponen utamanya masing-masing Dharma Adhyaksa dijabat oleh Ida Pedanda Gede Nabe Bang Buruan Manuaba, Sabha Walaka dijabat Ir I Ketut Puspa Adnyana, dan Ketua Pengurus Hariannya adalah Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya.
“Sehingga PHDI Pusat hasil Mahasabha XII di Jakarta ini yang sah. Kegiatannya juga dihadiri dan dibuka oleh Presiden Jokowi dan penutupannya oleh Wapres. PHDI pusat ini yang sah dan terdaftar di Kemenkumham,” katanya.
Menurut dia, karena PHDI pusat versi MLB bukan PHDI yang sah, maka segala produk MLB Bali dengan sendirinya batal.
Selain itu, papar Made Santi, ada banyak kejanggalan dalam SK PHDI versi MLB yang beredar tersebut.
Antara lain dalam point kedua yang menyatakan bahwa mengangkat Pinandita I Komang Rena sebagai PJS Ketua PHDI NTB, dengan tugas khusus melaksanakan Loka Sabha luar bisa dalam waktu paling lambat 3 bulan, untuk memilih pergantian antar waktu (PAW) Ketua PHDI NTB, sesuai rapat paruman pandita pada 22 Februari 2022.