Tapi kemudian saya dilaporkan ITE oleh mantan suami klien saya. Dan Maret 2021 saya dipanggil Polda NTB untuk klarifikasi, saya datang dan jelaskan,” katanya.
Made Santi mengatakan, akibat laporan tersebut, pada Maret 2021 dirinya pihak Polda NTB untuk memberikan klarifikasi.
Kasus ini kemudian berlanjut hingga dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada awal Februari 2022. Pasal yang menjeratnya adalah Pasal 28, ayat (1), Undang-Undang ITE, terkait penyebaran berita bohong.
“Surat dari Polda sudah saya terima, dan saya tersangka. Saya akan lalui dan hadapi prosesnya. Karena masalah ini menyangkut tugas profesi saya sebagai lawyer, bukan sebagai Ketua PHDI NTB. Kecuali, kalau saya korupsi atau apa lah, ini kan masalah kecil,” tegasnya.
Made Santi mengatakan, berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai advokat yang juga dilindungi Undang-Undang, apa yang dilakukan sama sekali tidak ada yang salah.
Apalagi, dalam Surat Kuasa yang diberikan kliennya, NS, ia diberi kuasa untuk masalah gono-gini, kuasa pembagian, dan juga kuasa untuk memasarkan objek gono-gini tersebut.
“Ada kuasa untuk semacam memasarkan termasuk lewat medos. Ada itu Kuasa memasarkan. Dalam hal ini saya kan mewakili klien, dan ini saya beritikad baik,” tegasnya.
Ia menekankan, tugas advokat itu membela klien baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, dengan cara itikad baik.
“Semua itu jelas. Nah, lalu dimananya dikatakan kalau saya ini tidak beritikad baik?,” ujarnya.
Terkait pasal 28 UU ITE yang menjeratnya, pun dinilai Made Santi tidak memenuhi unsur.
“Jelas dalam pasal 28 dikatakan di sana orang yang berhak. Nah saya kan berhak, karena saya lawyer dari NS. Lagipula pengumuman lelang itu terbuka, bisa diketahui oleh publik. Ada di peraturan Menteri Keuangan, nggak ada rahasia-rahasia. Sudah saya sampaikan di Polda juga,” katanya.
Ia juga menampik tuduhan penyebaran berita bohong.
