Mataram – Langkah berani ditunjukkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTB dalam upaya menuju transformasi energi bersih. Dalam pertemuan strategis yang digelar Senin (16/6) di Kantor Gubernur NTB, kedua belah pihak menegaskan komitmennya untuk mempercepat transisi energi dan menjadikan NTB sebagai pionir provinsi hijau di Indonesia.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, bersama General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, memimpin langsung pertemuan tersebut. Dalam audiensi tersebut, dibahas secara komprehensif peta jalan menuju Net Zero Emission (NZE) NTB tahun 2050 target ambisius yang melampaui tenggat nasional satu dekade lebih awal.
“NTB sudah memiliki arah dan keberanian untuk memimpin transformasi energi di Indonesia. Kami siap menjadi mitra utama Pemprov dalam menghadirkan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan,” ujar Heny.
Saat ini, bauran energi baru terbarukan (EBT) di NTB mencapai 5,37 persen. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN menargetkan peningkatan signifikan hingga 25,19 persen dalam satu dekade ke depan. Potensi NTB dalam hal energi surya, angin, biomassa, panas bumi hingga arus laut menjadi kekuatan utama untuk mewujudkan target tersebut.
Namun tantangan tidak hanya di sektor pembangkitan. Gubernur Iqbal menggarisbawahi pentingnya sinergi dalam hal pengelolaan sampah. Pemprov NTB mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) sebagai bagian dari program Waste to Energy. PLN menyambut baik gagasan tersebut, dengan catatan proyek PLTSa dapat masuk dalam RUPTL dan sejalan dengan penguatan sistem kelistrikan jangka panjang.
“Kolaborasi adalah kunci. Energi bersih tidak cukup hanya dengan teknologi, tetapi butuh komitmen dan keberanian untuk berubah,” tegas Iqbal.
Turut hadir dalam forum tersebut Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, jajaran PLN NTB, serta perwakilan OPD lainnya. Pertemuan ini menjadi momentum penting menuju NTB sebagai model provinsi rendah karbon di Indonesia, yang tidak hanya berfokus pada ketahanan energi, tapi juga pada pertumbuhan ekonomi hijau yang berkeadilan.Langkah konkret yang disepakati dalam pertemuan tersebut mencakup
peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan infrastruktur energi hijau, dan percepatan regulasi untuk pengembangan proyek-proyek EBT. PLN menyatakan komitmennya tidak hanya dalam pengadaan listrik berbasis EBT, tetapi juga dalam mendampingi Pemprov NTB dalam aspek perencanaan dan implementasi kebijakan.
Salah satu fokus penting adalah sinkronisasi antara Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi NTB dan RUPTL PLN, sehingga roadmap pengembangan energi dapat berjalan linier dan saling mendukung. Dalam waktu dekat, tim teknis PLN dan Dinas ESDM NTB akan membentuk tim kerja bersama untuk memfinalisasi usulan proyek-proyek prioritas yang dapat segera dieksekusi.
Khusus untuk program Waste to Energy, PLN membuka ruang diskusi lebih lanjut untuk mendorong agar proyek PLTSa dapat masuk ke dalam skema RUPTL yang akan datang. Gubernur Iqbal menegaskan, program ini tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. “Bayangkan jika kita bisa mengubah tumpukan sampah menjadi energi. Itu adalah bentuk inovasi sosial yang nyata,” tegasnya.
Lebih jauh, Pemprov NTB juga menargetkan penerapan teknologi energi bersih tidak hanya terbatas pada sektor pembangkitan, tetapi juga transportasi dan industri, sejalan dengan semangat green economy yang kini menjadi arus utama pembangunan nasional.
