Mataram – Kabupaten Lombok Barat mencatat sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Bank NTB Syariah dalam penyediaan dan penggunaan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Penandatanganan kerja sama ini dilakukan pada Jumat, 17 Januari 2024, di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, yang dihadiri oleh Pj. Bupati Lombok Barat H. Ilham dan Direktur Dana & Jasa Bank NTB Syariah, H. Nurul Hadi. Acara tersebut juga disaksikan oleh jajaran pejabat dari kedua institusi.
KKPD hadir sebagai solusi inovatif untuk mendukung pengelolaan anggaran yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sistem ini memungkinkan pembayaran transaksi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan melalui mekanisme non-tunai, yang kemudian dilunasi sesuai dengan skema yang telah ditetapkan.
Pada tahap awal, implementasi KKPD akan diterapkan di tiga OPD, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), salah satu kecamatan, serta OPD lain yang tengah dipilih.
Pj. Bupati Lombok Barat, H. Ilham, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah besar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi.
“Kami percaya, fasilitas KKPD ini dapat meningkatkan efisiensi anggaran, mendorong kualitas layanan publik, sekaligus memastikan setiap transaksi tercatat secara transparan,” ujarnya. Ia juga berharap inovasi ini akan menjadi model pengelolaan keuangan bagi daerah lainnya.
Di sisi lain, Direktur Dana & Jasa Bank NTB Syariah, H. Nurul Hadi, mengungkapkan bahwa lembaganya telah menyiapkan infrastruktur yang matang untuk mendukung implementasi KKPD.
“Kami telah memiliki pengalaman serupa di daerah lain, seperti Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Provinsi NTB. Hal ini akan membantu kami memberikan pelayanan yang optimal di Lombok Barat,” ungkapnya.
Langkah strategis ini dinilai mampu mendorong sinergi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan sektor perbankan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang modern.
Kabupaten Lombok Barat diharapkan menjadi pelopor dalam implementasi keuangan non-tunai, sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong transformasi digital di sektor pemerintahan.
