Modal Rp9 Juta, Bank NTB Syariah Buka Akses KUR bagi Calon PMI Asal NTB

MATARAM – Keberangkatan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sering kali dimulai dari sebuah kebutuhan sederhana: biaya untuk mempersiapkan diri sebelum bekerja di luar negeri. Namun bagi sebagian keluarga, kebutuhan tersebut dapat berubah menjadi persoalan besar ketika modal tidak tersedia.

Di titik inilah akses pembiayaan menjadi sangat menentukan.

PT Bank NTB Syariah kini mencoba membuka jalan yang lebih aman bagi calon PMI asal Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui kerja sama dengan PT Wira Karitas, bank milik daerah tersebut menyiapkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi PMI dengan nilai awal Rp9 juta per orang.

Skema itu menjadi bagian dari komitmen Bank NTB Syariah untuk menghadirkan pembiayaan formal bagi masyarakat yang membutuhkan biaya persiapan keberangkatan bekerja ke luar negeri.

Kerja sama penjaminan penyaluran KUR PMI tersebut secara resmi ditandai melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor Utama Bank NTB Syariah, Mataram, Rabu (19/8/2026).

Sejumlah pejabat turut hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB H. Aidy Furqan, Kepala Bappeda Provinsi NTB Hj. Baiq Nelly Yuniarti, dan Kepala BP3MI NTB Kadir.

Kolaborasi tersebut menjadi penting karena pembiayaan merupakan salah satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dari proses penempatan PMI.

Calon pekerja membutuhkan biaya untuk mempersiapkan keberangkatan. Ketika akses terhadap pembiayaan resmi sulit, pilihan masyarakat sering kali menyempit. Dalam kondisi terdesak, pinjaman dari lembaga keuangan nonformal dapat menjadi jalan yang ditempuh, meskipun konsekuensinya berpotensi membebani keluarga.

Bank NTB Syariah ingin memutus mata rantai tersebut.

Direktur Utama PT Bank NTB Syariah Nazaruddin mengatakan, bank berkomitmen mencari alternatif solusi agar kebutuhan para calon PMI dapat dipenuhi melalui skema pembiayaan yang lebih terukur.

“Kami berkomitmen penuh, all out, mencari alternatif solusi untuk membantu para sahabat PMI menyiapkan segala kebutuhan dalam rangka keberangkatan bekerja ke luar negeri,” kata Nazaruddin.

Bagi Nazaruddin, kebijakan tersebut sekaligus merupakan bentuk keberpihakan bank daerah terhadap sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian NTB.

PMI, kata dia, merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi masyarakat. Mereka meninggalkan keluarga dan daerah asal untuk bekerja di negara lain, memperoleh penghasilan, kemudian mengirimkan sebagian pendapatannya kepada keluarga di kampung halaman.

Karena itu, pembiayaan PMI tidak semestinya hanya dipandang sebagai aktivitas kredit perbankan.

Ada dimensi ekonomi keluarga yang ikut dipertaruhkan.

Ada pula kepentingan daerah yang berkaitan dengan perputaran uang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau kita bicara bank daerah, basisnya harus potensi ekonomi lokal. NTB ini bahkan mengalahkan provinsi besar di Jawa dalam hal jumlah pengiriman PMI ke luar negeri. Karena itu, kami istilahnya jemput bola,” ujar Nazaruddin.

Untuk tahap pertama, Bank NTB Syariah menyediakan pembiayaan Rp9 juta dengan jangka waktu pengembalian tujuh bulan.

Nilai tersebut disiapkan untuk membantu kebutuhan calon PMI dalam mempersiapkan proses keberangkatan. Bank juga membuka kemungkinan pengembangan skema pembiayaan sesuai kebutuhan penempatan dan negara tujuan.

Tidak hanya kawasan Asia, peluang pembiayaan juga diarahkan untuk PMI yang akan bekerja di kawasan Eropa.

“Untuk skema awal ini nilainya Rp9 juta dengan tenor tujuh bulan. Ke depan, banyak skema pembiayaan lain yang siap disalurkan. Termasuk untuk penempatan ke Eropa dengan skema delapan bulan, itu juga bisa kita biayai,” jelasnya.

Langkah ini memperlihatkan bahwa Bank NTB Syariah mulai melihat PMI sebagai segmen strategis dalam pengembangan bisnis sekaligus pelayanan publik perbankan daerah.

NTB memiliki basis masyarakat yang cukup besar yang bekerja di luar negeri. Artinya, kebutuhan terhadap produk keuangan yang berkaitan dengan PMI juga memiliki ruang pengembangan yang luas.

Jika dikelola secara tepat, pembiayaan tersebut bukan hanya membantu calon PMI berangkat bekerja, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk bagi pengelolaan keuangan keluarga PMI secara lebih terencana.

Pendapatan yang diperoleh dari luar negeri nantinya dapat diarahkan untuk kebutuhan produktif, pendidikan anak, pembangunan rumah, pengembangan usaha maupun investasi keluarga.

Di sisi lain, kerja sama ini menempatkan pemerintah, lembaga perlindungan PMI, perusahaan penjamin dan perbankan dalam satu ekosistem.

Artinya, persoalan PMI tidak lagi dilihat secara parsial. Perlindungan, penempatan dan pembiayaan harus saling menguatkan.

Momentum kerja sama yang berlangsung pada bulan kemerdekaan pun memberikan pesan simbolis.

Para PMI yang bekerja di luar negeri kerap disebut sebagai pahlawan devisa. Mereka membawa nama Indonesia di tempat kerja masing-masing sekaligus menjadi tumpuan ekonomi keluarga di daerah asal.

Karena itu, ketika negara dan lembaga daerah mampu menyediakan akses pembiayaan yang lebih aman, yang dibangun bukan hanya sebuah produk kredit.

Yang sedang dibangun adalah jalan agar perjuangan calon PMI menuju negeri orang tidak dimulai dengan beban utang yang mencekik.

Bank NTB Syariah pun memilih mengambil posisi di jalur tersebut: hadir sebelum keberangkatan, membantu kebutuhan pembiayaan, dan membuka peluang skema yang lebih luas bagi para pekerja migran NTB di masa mendatang.