Mantan Ketua DPRD Lombok Timur ini, mengaku bahwa, selama ini potensi daerah disia-siakan, padahal di tahun 2025, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan diserahkan ke daerah masing- masing.
Namun, lantaran Pemkab melalui Bapenda setempat, masih menggunakan pola lama secara manual, dan tidak menggunakan elektronik dalam mendata semua potensi yang ada, kondisi tesebut akan tetap memunculkan persoalan, Padahal, saat ini harga tanah mahal di Lombok Timur. Yakni, dalam satu are bisa mencapai Rp 50 juta sampai 150 juta.
“Saya contohkan masalah tanah, itu saya lihat masih manual dalam pungutannya. Padahal jika kita gunakan sistim elektronik kan bisa memudahkan, dan enggak bolong-bolong kayak sekarang. Ini belum lagi beberapa potensi PAD yang tidak disentuh,” kata Cucu Maulana Syeikh TGKH M. Zainuddin Abdul Majid itu pada media.Lebih lanjut dikatakannya Syamsul Luthfi, bahwa Lombok Timur yang dipercaya menjadi objek vital dengan Konsep Wisata Religi dan Wisata Halal serta sejumlah tempat wisata menarik lainnya. Namun dari sisi PAD, justru terjadi sebuah anomali.
