Lombok Barat – Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat terpilih, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Hj. Nurul Adha, menegaskan komitmen mereka untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berbasis meritokrasi. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan Senin (27/1), LAZ memastikan tidak ada ruang untuk praktik jual beli jabatan atau intervensi dari pihak luar, termasuk keluarga maupun tim sukses, dalam proses birokrasi di Lombok Barat.
“Kami ingin menata kembali birokrasi Lombok Barat ke arah yang benar, berdasarkan meritokrasi dan kinerja. Tidak ada istilah ‘ini orang bupati’ atau ‘ini orang dekat tim sukses’. Semua jabatan akan ditentukan berdasarkan kemampuan dan kerja keras,” tegas LAZ di hadapan wartawan.
Pelantikan pasangan LAZ-Adha sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025 di Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto. Setelah pelantikan, keduanya akan mulai bekerja efektif pada 10 Februari 2025 dengan sejumlah agenda penting, termasuk apel bersama ASN, sidang paripurna serah terima jabatan, rapat pimpinan dengan kepala OPD, serta pesta rakyat dan istigosah.
LAZ juga mengimbau kepala OPD agar tetap fokus menjalankan tugas mereka tanpa khawatir akan tekanan dari pihak mana pun. Ia meminta agar segera melapor jika ada oknum yang mengatasnamakan tim sukses atau keluarga mereka untuk meminta dana atau menjanjikan jabatan tertentu. “Biaya pelantikan dan acara penyambutan tidak akan dibebankan kepada OPD. Jika ada pihak yang meminta dana dengan dalih itu, segera laporkan kepada saya atau wakil bupati,” tegasnya.
Dalam refleksi akhir tahun sebelumnya, LAZ juga menggarisbawahi pentingnya harmoni dalam kepemimpinan mereka. Ia menegaskan bahwa pemerintahan LAZ-Adha akan berjalan tanpa istilah “dua matahari”. Setiap kebijakan strategis akan diambil melalui pembahasan bersama dengan wakil bupati. “Kami akan menjadi tim solid yang bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tidak ada ruang untuk campur tangan keluarga atau tim sukses kami,” katanya.
Langkah tegas LAZ-Adha ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Lombok Barat yang mendambakan pemerintahan bersih dan transparan. Mereka bertekad mengembalikan kepercayaan publik melalui tata kelola birokrasi yang profesional dan berintegritas.
