Substansi masalah yang diajukan oleh masing-masing pihak jadi kabur. Tiba-tiba Fihirudin buat laporan kepolisian. Saya sebenarnya berharap yang mempersoalkan dana direktif juga membuat laporan polisi, sehingga nanti perdebatan tentang pokir vs direktif ini akan menjadi perdebatan legal, notulensi persidangan yang disusun baik oleh panitera pengadilan, menjadi catatan resmi dalam putusan hakim, yang bisa dibaca dan dipelajari oleh seluruh kita. Termasuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Tetapi sayang tidak terjadi, hanya menjadi bahan ceng-cengan di media social, dan statement para politisi yang dikutip media. Tapi bukan itu yang ingin saya ulas dalam tulisan ini.
Ketika terjadi debat terbuka di public, tentang direktif vs pokir. Kemana gubernur NTB?, kemana ketua TAPD, kepala BAPPEDA, kepala BPKAD dan seluruh jajaran SKPD pemerintah provinsi NTB. Bukankah mereka bersama DPRD Provinsi NTB yang membahas APBD Provinsi NTB setiap tahunnya?. Kenapa debatnya dibiarkan liar, cenderung menjadi gossip dan tanpa ujung?. Mengutip argumentasi Fihirudin, tentu sebagai rakyat NTB, saya dan seluruh rakyat NTB, berhak mendapatkan penjelasan yang memadai terkait hal ini.
Pada peristiwa terkini. Tentang polemic surat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Hal ; pembelian tiket Motor GP oleh masyarakat NTB. Kita terkaget dengan statement gubernur NTB, yang pada intinya mengatakan “ Gubernur sesali kebijakan Sekda Gita “ ( ini saya ambil dari salah satu judul berita utama, halaman 1 salah satu media cetak terkemuka di NTB ). Bahwa, kebijakan fasilitasi pembelian tiket motor GP untuk masyarakat NTB, dan bahkan kewajiban kepada PNS untuk membeli tiket. Adalah murni kebijakan Sekda NTB. Bukan kebijakan gubernur dan tanpa koordinasi sedikitpun dengan gubernur. Melihat statement ini. Dalam pikiran saya yang bodoh, langsung muncul asumsi, bahwa,pertama, “ Sekda Gita, adalah Sekda yang begitu berani, hebat dan power full “. Kedua, “Sekda Gita adalah Sekda yang bodoh, gegabah, dan ceroboh “. Dengan logika yang linier, tentu juga akan muncul asumsi sejenis tentang Gubernur Zul. Bahwa, pertama “ Gubernur Zul adalah gubernur yang bodoh, ceroboh dan lemah”. kedua “ Gubernur Zul, adalah gubernur cerdik, licin dan Sengkuni yang pandai mencuci bersih tangannya setelah berkotor-kotor “. Mari kita lihat.
Apakah mungkin, Gubernur Zul yang merupakan seorang lulusan PHd universitas terkemuka di luar negeri adalah seseorang yang bodoh dan ceroboh ?. Gubernur Zul yang kepandaian dan kepakarannya, selalu membuat kagum orang sekelilingnya. Bahkan teman saya yang analis ekonomi tangguh bernama Lalu Fahrurrozi, alumni PKS yang saat ini menjadi ketua partai Gelora NTB dan satu dari tidak banyak orang yang saya akui kepakarannya, selalu berkata. “ DZ jak edak baun lawan, ulah berawak lindung tie jak. Berotak cemerlang, laguk lolat un predictable. Mule lain doctor luar negeri jakn “. Gubernur Zul adalah cendikia mumpuni yang hamper seluruh kita sudah mengetahui dan mendengan tentang kepandaiannya. Jadi tidak mungkin bodoh, apalagi ceroboh. Karena bodoh dan ceroboh, adalah dua sifat yang tidak dibolehkan bagi seorang cendikia.
