Mereka diperiksa dari sekitar pukul 10.00 WITA hingga pukul 15.00 WITA. Untuk materi pemeriksaan, Efrien enggan menjelaskan secara detail. Ia hanya menyebutkan bahwa pemeriksaan kedua tersangka sebagai upaya penyidik melengkapi berkas perkara. “Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi pembuktian pada berkas perkara,” katanya.
Ditegaskan, pemeriksaan terhadap tersangka tidak ada kaitannya dengan penelusuran tersangka baru. Begitu juga dengan sidang praperadilan yang ditempuh tersangka lain, ZA, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) NTB, di Pengadilan Negeri (PN) Mataram.
“Hari ini fokus pemeriksaan tambahan hanya kepada dua tersangka, tidak ada hubungannya dengan itu,” sebutnya.
Penyidik menetapkan PSW, RA, dan ZA sebagai tersangka dengan menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam kasus yang menjerat tiga orang tersangka itu, terungkap bahwa pengerukan yang dilakukan PT AMG di Dusun Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya tersebut tanpa mendapatkan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahunan dari Kementerian ESDM. Aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa RKAB itu berlangsung dalam periode 2021 sampai 2022.
Dengan tidak ada persetujuan itu, mengakibatkan tidak ada pemasukan kepada negara dari sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk saat ini, pihak kejaksaan sedang menunggu alat bukti lain yang dapat menguatkan dari proses hukum ketiga
tersangka, yakni kerugian negara. “Kita masih menunggu hasil audit, masih berproses,” tutupnya. (*)
