“Kami tidak tahu apa yang bisa kami lakukan karena PT AMMAN tidak pernah menjelaskan. Kami tidak tahu peluang apa yang tersedia. Ini semua gelap bagi kami,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya perhatian pemerintah terhadap eksistensi pengusaha lokal.
“Selama ini pemerintah hanya bicara soal lapangan kerja, padahal pelibatan pengusaha lokal jauh lebih penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi,” sesalnya.
Pernyataan Syam ini menjadi pemantik diskusi serius di kalangan legislatif. Ketua Komisi III DPRD KSB, H. Basuki Rasyid, mengatakan bahwa pelibatan pengusaha lokal bukan sekadar wacana, tetapi kewajiban moral.
“Kalau sistemnya tidak transparan dan tidak adil, kepercayaan masyarakat terhadap PT AMMAN bisa runtuh. Keterlibatan lokal itu mutlak,” tegasnya.
DPRD KSB, lanjut Basuki, siap memfasilitasi ruang dialog resmi antara pengusaha lokal dan manajemen PT AMMAN
“Jangan sampai tanah ini hanya jadi ladang emas bagi yang datang dari luar, sementara pemiliknya hanya duduk di pinggir jalan.”
Kini, suara Syam mewakili banyak yang selama ini bungkam. Ini bukan sekadar keluhan, tetapi tuntutan akan hak yang sudah lama ditunda.
