25 Titik Tambang Emas Sekotong Seluas 98,19 Hektare, Pengawasan Pemerintah Jadi Sorotan

Lombok Bicara.com Lombok Bicara.com Lombok Bicara.com
Sejumlah alat berat dan warga terlihat di area yang diduga menjadi lokasi aktivitas tambang emas di Sekotong. Penelusuran terhadap aktivitas pertambangan ilegal di kawasan tersebut masih menjadi perhatian aparat penegak hukum. (Foto: istimewa)

LOMBOK BARAT – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kawasan perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, kembali menjadi perhatian. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan aktivitas tambang tersebut masih berjalan.

Perkembangan ini menempatkan persoalan tambang emas Sekotong kembali dalam sorotan publik. Bukan hanya karena aktivitas pertambangannya yang diduga berlangsung tanpa izin, tetapi juga karena besarnya potensi perputaran uang yang selama ini menjadi perhatian aparat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyelidikan masih berada pada tahap pengumpulan keterangan dari sejumlah pihak.

“Untuk itu (kasus tambang), masih penyelidikan,” kata Budi Prasetyo melalui sambungan telepon dari Mataram, Selasa (17/11/2026), sebagaimana diberitakan ANTARA.

Budi membenarkan bahwa sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk tokoh masyarakat dan pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah tersebut.

25 Titik Tambang, Luas Mencapai 98,19 Hektare

Berdasarkan pendataan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, terdapat sedikitnya 25 titik tambang ilegal di kawasan Sekotong dengan luas keseluruhan mencapai 98,19 hektare.

Lokasinya tersebar di Desa Buwun Mas, Desa Pelangan, dan Desa Persiapan Blongas.

Aktivitas pertambangan tersebut menjadi perhatian karena sebagian kawasan yang ditelusuri berada dalam wilayah perizinan usaha pertambangan (IUP) PT Indotan Lombok Barat Bangkit.

Namun, keberadaan wilayah IUP tidak serta-merta menjadikan seluruh aktivitas pertambangan di dalamnya sah. Legalitas setiap kegiatan tetap harus mengacu pada izin, persetujuan, dan ketentuan yang berlaku.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin yang berlangsung di kawasan tersebut.

KPK sebelumnya bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara melakukan peninjauan lapangan pada Oktober 2024.

Dalam kegiatan tersebut, tim memasang papan pengawasan di sejumlah lokasi tambang bersama DLHK NTB.

Estimasi Omzet Rp90 Miliar per Bulan, Ke Mana Aliran Uangnya?

Besarnya potensi ekonomi dari aktivitas tambang emas Sekotong menjadi salah satu aspek yang patut ditelusuri lebih jauh.

Berdasarkan kajian KPK bersama DLHK NTB dan kementerian terkait, aktivitas pertambangan pada salah satu titik diperkirakan memiliki omzet hingga Rp90 miliar per bulan atau sekitar Rp1,08 triliun dalam setahun.

Estimasi tersebut dikaitkan dengan keberadaan tiga tempat penyimpanan hasil tambang atau stockpile pada salah satu titik pertambangan yang diduga dikelola tenaga kerja asing asal China.

Angka tersebut merupakan estimasi perputaran omzet, bukan angka kerugian negara yang telah ditetapkan secara hukum.

Meski demikian, besarnya nilai ekonomi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan penting mengenai tata kelola pertambangan, pengawasan aktivitas produksi, hingga jalur distribusi hasil tambang.

Siapa pemodal di balik aktivitas pertambangan? Bagaimana mekanisme penguasaan dan pengolahan material yang mengandung emas? Ke mana hasil produksi dipasarkan? Apakah seluruh aktivitas tersebut tercatat dan memenuhi kewajiban perpajakan maupun ketentuan penerimaan negara?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan penelusuran berbasis dokumen, data produksi, serta keterangan pihak yang memiliki kewenangan.

Pengawasan Pemerintah dan Penegakan Hukum Dipertanyakan

Persoalan tambang emas Sekotong tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

Dengan luas wilayah pertambangan yang mencapai puluhan hektare, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana pengawasan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, serta langkah konkret untuk mencegah aktivitas ilegal kembali berlangsung.

Selain itu, aspek lingkungan juga tidak dapat diabaikan.

Aktivitas pertambangan emas berpotensi menimbulkan kerusakan lahan, perubahan bentang alam, serta pencemaran apabila pengelolaan limbah dan bahan kimia tidak memenuhi standar lingkungan.

Karena itu, publik membutuhkan informasi mengenai hasil pemeriksaan lingkungan, termasuk kondisi air, tanah, serta potensi dampak terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tambang.

KPK Masih Mengumpulkan Keterangan

Dalam perkembangan penyelidikan, KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk mantan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun yang diperiksa pada awal Agustus 2026. Sehari sebelumnya, KPK juga meminta keterangan mantan Asisten II Sekretariat Daerah Lombok Barat, Rusditah.

Namun, pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan mereka dalam tindak pidana.

KPK masih mengumpulkan informasi dan keterangan untuk mendalami konstruksi dugaan perkara.

Publik kini menunggu sejauh mana penyelidikan tersebut mampu mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas pertambangan tanpa izin, termasuk kemungkinan adanya persoalan dalam pengawasan maupun tata kelola perizinan.

Di tengah besarnya potensi ekonomi tambang emas Sekotong, transparansi penanganan perkara menjadi penting agar sumber daya alam tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi kelompok tertentu, sementara negara dan masyarakat justru menanggung risiko lingkungan serta dampak sosialnya.

Redaksi akan terus menelusuri perkembangan perkara ini, termasuk meminta penjelasan KPK, Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, instansi pertambangan, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan di Sekotong.

Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.

Tutup