Dituntut Seumur Hidup, Mantan Kasat Narkoba Bima Hanya Divonis 20 Tahun
KOTA BIMA – Mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima dalam perkara permufakatan jahat peredaran narkotika golongan I.
Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Rifai dalam sidang di Ruang Kartika PN Raba Bima, Kamis (19/11/2026).
Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp500 juta kepada Malaungi.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat bersama terdakwa lain dalam perkara terpisah terkait penjualan dan penerimaan narkotika golongan I bukan tanaman.
Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, jaksa menuntut Malaungi dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp1 miliar.
Denda Rp500 Juta, Terancam Penyitaan Aset
Majelis hakim menetapkan denda Rp500 juta harus dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jangka waktu pembayaran dapat diperpanjang selama satu bulan.
Apabila denda tidak dibayarkan sesuai ketentuan, harta kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Jika hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi, kewajiban denda diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari.
Dalam putusan itu, majelis hakim juga memerintahkan sejumlah barang bukti, termasuk telepon seluler dan buku rekening, dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Terdakwa dan Jaksa Sama-sama Pikir-Pikir
Setelah pembacaan amar putusan, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Malaungi untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding.
Namun, Malaungi menyatakan masih akan mempertimbangkan putusan tersebut bersama penasihat hukumnya.
“Kami pikir-pikir dulu, Yang Mulia,” ujar Malaungi.
Sikap serupa disampaikan JPU Syahrur Rahman. Jaksa menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.
“Kami masih pikir-pikir dulu,” katanya.
Dengan sikap tersebut, baik terdakwa maupun jaksa belum menyatakan secara resmi menerima putusan ataupun mengajukan banding saat sidang berlangsung.
Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum Jadi Sorotan
Perkara yang menjerat mantan pejabat kepolisian yang pernah bertugas dalam pemberantasan narkotika ini kembali menjadi perhatian publik.
Putusan 20 tahun penjara menjadi bagian dari proses hukum terhadap Malaungi. Namun, perkembangan berikutnya tetap perlu dicermati, terutama terkait sikap jaksa dan terdakwa terhadap putusan tersebut.
Publik juga menunggu bagaimana proses hukum berjalan hingga putusan berkekuatan hukum tetap.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika harus berjalan tanpa pandang bulu, termasuk ketika perkara melibatkan aparat penegak hukum sendiri.