PON 2028: Ambisi Besar, Venue Tertatih, Rp1 Triliun Mengintai, Jangan Sampai Rakyat Cuma Kebagian Tagihan!

MATARAM – Ambisi Nusa Tenggara Barat menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 mulai berhadapan dengan persoalan besar. Di tengah persiapan infrastruktur dan penentuan cabang olahraga, kebutuhan anggaran penyelenggaraan yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun justru memunculkan pertanyaan serius tentang kemampuan fiskal daerah.

Persoalannya bukan semata-mata besarnya angka anggaran. Hasil evaluasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat bersama 30 Technical Delegate (TD) pada 28 Oktober 2026 juga menemukan sejumlah venue pertandingan di NTB belum memenuhi persyaratan teknis, sementara lokasi lainnya masih membutuhkan pembenahan.

Dua persoalan tersebut kini menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah: memastikan fasilitas olahraga siap digunakan sekaligus menjamin penyelenggaraan PON tidak menjadi beban keuangan daerah yang sulit dipertanggungjawabkan.

Estimasi Rp1 Triliun, Renovasi Venue Masih di Luar Perhitungan

Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, seusai rapat koordinasi kesiapan venue PON 2028 di Mataram, Kamis (29/10/2026), menyampaikan bahwa kebutuhan penyelenggaraan PON diperkirakan mencapai Rp1 triliun untuk masing-masing provinsi.

NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan tuan rumah bersama, dengan dukungan DKI Jakarta.

Menurut Suwarno, angka tersebut masih berupa estimasi awal dan mencakup kebutuhan operasional penyelenggaraan, bukan semata-mata perbaikan fasilitas pertandingan.

Yang menjadi perhatian, kebutuhan renovasi venue masih harus dihitung secara terpisah.

Artinya, kebutuhan anggaran keseluruhan berpotensi lebih besar dibandingkan angka awal yang disampaikan KONI Pusat.

Suwarno juga mengingatkan agar daerah tidak berlomba-lomba mengambil banyak cabang olahraga (cabor), karena setiap cabang memiliki konsekuensi pembiayaan tersendiri.

Pesan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa penyelenggaraan PON harus disesuaikan dengan kemampuan infrastruktur dan keuangan daerah, bukan sekadar mengejar banyaknya cabang yang dipertandingkan.

Pemprov NTB Mengakui Angka Rp1 Triliun Terlalu Besar

Pernyataan KONI Pusat tersebut langsung memunculkan perhatian terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi NTB.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, mengaku tidak mengikuti rapat koordinasi bersama KONI Pusat karena sedang melakukan kegiatan lain.

Namun, ketika dimintai tanggapan mengenai estimasi kebutuhan Rp1 triliun, ia menilai angka tersebut terlalu besar dan meminta persoalan itu dikonfirmasi kepada Sekda NTB.

Di sisi lain, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran perbaikan dan pemeliharaan sejumlah venue potensial melalui APBD Perubahan 2026.

Beberapa fasilitas yang masuk dalam perhatian antara lain venue cabang olahraga berkuda memanah.

Meski demikian, Bappeda belum menyampaikan rekapitulasi keseluruhan anggaran yang sudah dialokasikan untuk persiapan PON 2028.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan anggaran penyelenggaraan yang disampaikan KONI Pusat masih harus diterjemahkan ke dalam perencanaan fiskal yang lebih terukur oleh pemerintah daerah.

Ada Perbedaan Angka yang Perlu Dijelaskan kepada Publik

Sebelumnya, Kepala BKAD NTB Nursalim pada Juli 2026 menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp70 miliar untuk persiapan PON 2028.

Anggaran tersebut mencakup rencana alokasi Rp10 miliar melalui APBD Perubahan 2026 serta sekitar Rp60 miliar dalam perencanaan APBD 2027.

Pada kesempatan itu, kebutuhan persiapan yang diperkirakan pemerintah daerah disebut sekitar Rp100 miliar.

Kini muncul estimasi kebutuhan penyelenggaraan sekitar Rp1 triliun dari KONI Pusat, belum termasuk renovasi venue.

Perbedaan angka ini perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat tidak mencampuradukkan anggaran persiapan yang sudah direncanakan dengan keseluruhan kebutuhan operasional penyelenggaraan PON.

Apakah angka Rp70 miliar merupakan tahap awal pembenahan fasilitas? Apakah estimasi Rp100 miliar mencakup kebutuhan yang berbeda? Dan bagaimana perhitungan kebutuhan Rp1 triliun disusun?

Pertanyaan tersebut penting dijawab melalui dokumen perencanaan yang dapat diuji secara terbuka.

Venue Atletik Menjadi Salah Satu Persoalan Serius

Di luar persoalan pembiayaan, kesiapan fasilitas olahraga juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan.

Hasil evaluasi KONI Pusat bersama 30 Technical Delegate menunjukkan sejumlah venue di NTB masih membutuhkan perbaikan.

Salah satu yang mendapat perhatian adalah fasilitas cabang olahraga atletik.

Dalam keterangan yang diberitakan Suara NTB, venue atletik dinilai memiliki keterbatasan teknis, antara lain jumlah lintasan yang hanya enam serta keterbatasan lahan untuk menyediakan lapangan cadangan yang diperlukan dalam persiapan pertandingan.

Selain itu, terdapat kebutuhan fasilitas pendukung seperti ruang ganti, toilet, ruang panitia, ruang doping, ruang kesehatan, kebersihan lingkungan, akses masuk, dan area parkir.

Bagi sebuah perhelatan olahraga nasional, fasilitas tersebut bukan sekadar pelengkap. Seluruhnya merupakan bagian dari persyaratan penyelenggaraan pertandingan yang harus dipenuhi.

Jika suatu venue tidak dapat memenuhi standar teknis hingga batas waktu yang ditentukan, cabang olahraga terkait berpotensi dialihkan ke daerah lain.

Kondisi ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah agar pembenahan fasilitas dilakukan berdasarkan kebutuhan teknis yang jelas, bukan sekadar pembangunan fisik untuk memenuhi tuntutan seremoni.

Jangan Sampai PON Menjadi Beban Fiskal Daerah

Penyelenggaraan PON memang dapat memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Pergerakan atlet, ofisial, penonton, pelaku UMKM, perhotelan, transportasi, dan sektor pariwisata berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru.

Namun, manfaat tersebut harus diperhitungkan secara realistis dan dibandingkan dengan seluruh biaya yang harus dikeluarkan pemerintah.

Jika kebutuhan penyelenggaraan mencapai angka yang sangat besar, pemerintah daerah harus memiliki perencanaan pembiayaan yang jelas, termasuk prioritas belanja, sumber pendanaan, serta mekanisme pengawasan.

Masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana pemerintah memastikan anggaran PON tidak mengorbankan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan kebutuhan publik lainnya.

PON seharusnya menjadi momentum pembangunan olahraga dan ekonomi daerah, bukan alasan untuk membebani APBD tanpa perhitungan manfaat jangka panjang.

Lombok Bicara Akan Mengawal Transparansi Persiapan PON

Media Lombok Bicara memandang persiapan PON 2028 perlu diawasi sejak tahap perencanaan, terutama terkait penggunaan anggaran dan kesiapan infrastruktur.

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan pemerintah kepada publik: berapa total kebutuhan anggaran yang sudah dihitung secara rinci, berapa dana yang telah dialokasikan, venue mana saja yang belum memenuhi standar, dan kapan seluruh fasilitas ditargetkan selesai diperbaiki.

Selain itu, pemerintah perlu membuka rencana pembiayaan secara transparan agar masyarakat mengetahui dari mana sumber dana penyelenggaraan akan diperoleh.

KONI Pusat, KONI NTB, Bappeda, BKAD, dan Dispora NTB juga perlu menyampaikan perhitungan yang selaras sehingga tidak muncul perbedaan pemahaman mengenai kebutuhan anggaran.

Menjadi tuan rumah PON merupakan kehormatan bagi NTB. Namun, kehormatan tersebut harus diiringi dengan perencanaan yang matang, pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, serta kesiapan fasilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai NTB sukses menjadi tuan rumah, tetapi justru meninggalkan persoalan keuangan dan fasilitas olahraga setelah pesta olahraga nasional berakhir.