Pertanian dan Perikanan Jadi Perhatian, Pemkab Lombok Timur Dorong Pembiayaan UMKM Lebih Produktif
LOMBOK TIMUR – Kebutuhan modal masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pelaku usaha kecil dalam mengembangkan kegiatan ekonominya. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat kerja sama dengan lembaga perbankan daerah agar akses pembiayaan semakin terbuka, terutama bagi sektor-sektor produktif.
Pertanian dan perikanan menjadi dua bidang yang secara khusus mendapat perhatian dalam kebijakan tersebut.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, meminta agar penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM terus ditingkatkan dan tidak berhenti pada capaian yang sudah ada. Menurutnya, kelompok usaha yang telah aktif menjalankan kegiatan ekonomi perlu memperoleh dukungan permodalan agar mampu memperluas usahanya.
Pesan tersebut disampaikan dalam penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, PT Bank NTB Syariah, dan PT BPR NTB Perseroda mengenai pemasaran serta penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM di Ruang Rapat Bupati, Jumat (30/10/2026).
Kebijakan ini memperlihatkan upaya pemerintah daerah untuk menjadikan pembiayaan sebagai instrumen penggerak ekonomi masyarakat, bukan sekadar fasilitas pinjaman.
Bagi pelaku usaha pertanian, tambahan modal dapat menjadi kebutuhan penting untuk mendukung kegiatan produksi. Begitu pula sektor perikanan yang membutuhkan pembiayaan agar aktivitas usaha dapat terus berjalan dan berkembang.
Pemerintah daerah melihat bahwa kelompok usaha produktif harus memperoleh ruang lebih luas untuk mengakses lembaga keuangan formal.
Karena itu, Bupati juga mendorong peningkatan alokasi subsidi pembayaran bunga kredit pada 2027, termasuk untuk mendukung pelaku usaha di sektor perikanan.
Harapannya, keterbatasan modal tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat yang memiliki kegiatan usaha produktif untuk meningkatkan kapasitas ekonominya.
Komitmen tersebut diperkuat melalui keterlibatan dua lembaga keuangan daerah. Direktur Utama PT BPR NTB Perseroda, Faisal, menyatakan kesiapan menjalankan program pembiayaan yang dipercayakan pemerintah daerah.
Ia berharap penyaluran KUR dapat dilaksanakan dalam dua bulan ke depan sekaligus mengoptimalkan penyerapan subsidi bunga KUR di Lombok Timur.
Sementara itu, Direktur Pembiayaan PT Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, menyatakan pihaknya siap memperkuat dukungan pembiayaan melalui kantor cabang Selong dan Masbagik.
Bank NTB Syariah saat ini memiliki kuota KUR sekitar Rp40 miliar setelah kembali memperoleh kepercayaan menyalurkan program tersebut sejak Juli 2026, setelah delapan tahun tidak menyalurkannya.
Kuota itu mencakup pembiayaan UMKM serta Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sendiri mengintegrasikan kerja sama ini dengan Program Lotim Berkembang melalui TPKAD dan program Lombok Timur Berantas Rentenir.
Melalui skema subsidi bunga KUR, masyarakat diharapkan memperoleh fasilitas kredit tanpa bunga sehingga memiliki alternatif pembiayaan yang lebih ringan untuk menjalankan maupun memperluas usaha.
Meski demikian, perluasan akses pembiayaan juga membutuhkan ketepatan sasaran. Pelaku usaha yang benar-benar produktif harus mendapatkan informasi, pendampingan, dan kemudahan dalam memenuhi persyaratan pembiayaan.
Dengan demikian, dukungan perbankan tidak hanya berhenti pada penyaluran dana, tetapi juga menjadi bagian dari proses memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.
Kolaborasi pemerintah daerah dan lembaga keuangan ini diharapkan mampu membuka peluang lebih besar bagi petani, nelayan, serta pelaku UMKM lainnya untuk tumbuh bersama.
Sebab, ketika sektor produktif memperoleh akses modal yang memadai, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pemilik usaha, tetapi juga berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.
