Mataram – Kasus dugaan keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa puluhan siswa di Lombok Tengah menjadi alarm keras bagi pengelolaan dapur gizi di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Satuan Tugas MBG NTB memastikan pengawasan akan diperketat demi mencegah terulangnya kejadian serupa.
Ketua Satgas MBG NTB, H. Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan penutupan sementara dapur MBG atau SPPG yang diduga menjadi sumber masalah. Langkah tersebut dinilai penting agar proses evaluasi dan investigasi dapat berjalan objektif dan komprehensif.
“Evaluasi dilakukan secara total. Tidak hanya pada hasil makanan, tetapi juga pada proses kerja, disiplin petugas, kualitas juru masak, hingga pola pengadaan bahan pangan,” ujarnya.
Saat ini, hingga akhir 2025, tercatat sebanyak 601 SPPG telah beroperasi di NTB, terdiri dari SPPG mitra masyarakat, pondok pesantren, Polri, hingga TNI AU. Dengan skala program yang menjangkau lebih dari 1,65 juta sasaran, pengawasan keamanan pangan menjadi tantangan besar yang tidak bisa dianggap remeh.
Satgas MBG NTB juga mengimbau seluruh pengelola dapur untuk meningkatkan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB) harus dilakukan melalui penerapan dapur yang higienis, disiplin, dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga keberlanjutan program unggulan pemerintah pusat tersebut. Selain berdampak pada peningkatan gizi anak, MBG juga terbukti menjadi pengungkit ekonomi lokal dengan menyerap lebih dari 25 ribu tenaga kerja di NTB.
“Program ini strategis, tapi kualitas dan keselamatan tidak boleh dikorbankan,” ujar Aka.
