“Hari ini kita bertemu dengan seluruh Sekda se Kabupaten/Kota di NTB, untuk menindaklanjuti proposal dari kesepakatan item itu menjadi nominal uang yang harus kita siapkan,” imbuhnya.
“KPU dan Bawaslu secara internal juga tengah berupaya untuk menuangkan item-item itu menjadi nominal. Jadi penyelenggara bekerja, kami pemerintah support bekerja menyiapkan,” sambungnya.
Menurut Miq Gita, efisiensi anggaran adalah spirit pertama dalam Pilkada serentak. Adapun pesta politik ini jangan sampai memberikan beban pembiayaan yang cukup besar. Baik pada saat penyelenggaraan maupun pada saat kontes Pemilu berlangsung.
“Anomali-anomali yang terjadi dalam penyelenggaraan ini ada tali-temalinya dengan high cost politik. Sehingga pemerintah dengan regulasi yang ada menyelenggarakan penyederhanaan,” ucapnya.
Selain itu, yang juga menjadi atensi pemerintah dalam efisiensi anggaran Pilkada ini. Jangan sampai ada duplikasi penganggaran yang sama di kabupaten/kota. Hal itu yang tidak diinginkan Pemprov NTB demi menjaga akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada serentak. “Faktanya kita tidak dalam suasana Covid-19, dan kedua mempertimbangkan akuntabilitas,” ucapnya.
