Karena itu, kemunculan figur-figur seperti mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal yang kini rajin berkeliling menyapa warga, disambut baik oleh Didu. Juga kemunculan figur seperti HL Fathul Bahri, Bupati Lombok Tengah yang juga Ketua DPD Partai Gerindra NTB. Atau nama Ketua DPD I Partai Golkar NTB H Mohan Roliskana dan koleganya sesama Partai Beringin Hj Indah Damayanti Putri yang kini merupakan Bupati Bima. Termasuk juga kemunculan figur Bupati Sumbawa Barat Musyafirin dan mantan Bupati Lombok Timur H Sukiman Azmi, dan figur lain, yang kesemuanya kata Didu layak diapresiasi.
Selain itu Dir Mi6 menduga sebagai Petahana , Zul Rohmi Jilid II dikaitkan dengan munculnya Calon Alternatif ibaratnya menghadapi kepungan para aliansi Petarung dan Pekembar politik dalam palagan kontestasi Pilgub NTB 2024 dengan berbagai bendera dan jargonnya
“Endingnya siapa nanti yang jawara, siapa jadi kuda hitam dan Siapa yang balik badan tanpa membawa piala apapun,” tandas didu.
Mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini menekankan, kehadiran calon alternatif sebagai penantang petahana, adalah prinsip fundamental dalam sistem demokrasi. Memiliki lebih dari satu pilihan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk mengevaluasi kinerja petahana dan alternatif lainnya.
”Ini memperkuat prinsip persaingan sehat dan memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk membuat pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka,” kata Didu.
Kehadiran calon alternatif juga di sisi lain, akan menciptakan tekanan bagi petahana untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama masa jabatan. Dengan adanya kompetisi, petahana diharapkan menunjukkan pencapaian dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat. Ini mendorong transparansi dan meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pemerintahan.
”Dalam banyak kasus, petahana mungkin tidak mewakili kepentingan semua segmen masyarakat. Kehadiran calon alternatif memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak terwakili atau diabaikan untuk memiliki suara dalam proses politik,” kata Didu.
Selain itu, calon alternatif juga sering kali membawa gagasan dan visi baru untuk pengembangan daerah. Mereka mungkin membawa pengalaman dari latar belakang yang berbeda atau memiliki pendekatan yang berbeda terhadap masalah yang dihadapi. Dengan demikian, keberadaan calon alternatif merangsang kompetisi ide dan inovasi dalam kebijakan publik serta program pembangunan.
Kehadiran calon alternatif juga mencegah monopoli kekuasaan dan pembentukan dinasti politik. Tanpa alternatif yang layak, petahana mungkin memiliki keunggulan yang tidak adil dalam pemilihan, yang pada gilirannya dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan stagnasi dalam pembangunan daerah.
”Jangan lupa pula, persaingan yang sehat antara calon alternatif dan petahana sering kali meningkatkan minat dan partisipasi pemilih dalam proses pemilihan. Pemilih cenderung lebih terlibat dan menyelidiki opsi-opsi yang tersedia, yang pada akhirnya meningkatkan legitimasi hasil pemilihan,” Pungkasnya.
