Mataram – Polemik penggunaan plat nomor kendaraan yang diduga palsu oleh armada panitia Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII di NTB menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Setelah Dinas Perhubungan (Dishub) NTB mengakui kesalahan dan menarik seluruh kendaraan ke plat aslinya, giliran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB angkat bicara.
Ketua Umum DPD Organda NTB, Junaidi Kasum, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan langsung dalam urusan plat nomor, namun mendesak agar persoalan ini diusut tuntas oleh aparat penegak hukum (APH).
“Kalau memang betul ada temuan seperti itu oleh teman-teman di lapangan, solusinya ya laporkan ke APH. Organda tidak masuk ke ranah plat apa dan dari mana plat itu dipakai, karena itu ranah Dishub sebagai OPD teknis yang berwenang melakukan ramp check,” tegas Junaidi.
Junaidi menilai, jika benar ada kendaraan dengan plat nomor palsu yang lolos pengawasan, maka harus ada evaluasi serius terhadap proses pengecekan teknis yang dilakukan Dishub.
“Kalau itu bisa lolos, berarti perlu dicurigai ada oknum yang dengan sengaja meloloskan hal ini. Ini bukan cuma pelanggaran teknis, tapi bisa merusak nama baik NTB di mata nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dishub NTB, Chairy Chalidyanto, telah lebih dulu mengklarifikasi soal dugaan penggunaan plat palsu tersebut. Chairy menyebut 30 unit kendaraan dari sponsor Blue Bird memang menggunakan plat Jakarta. Namun, demi kemudahan operasional, plat kendaraan sempat diganti sementara dengan plat lokal NTB.
“Tujuannya hanya untuk memudahkan operasional driver di lapangan, tidak ada maksud lain. Tapi kami akui hal itu melanggar aturan, dan mulai hari ini seluruh plat lokal sudah kami cabut dan kembalikan ke plat aslinya,” jelas Chairy.
Ia juga menekankan bahwa kendaraan dari sponsor hanya melayani kebutuhan teknis seperti juri, wasit, dan delegasi resmi FORNAS, bukan untuk kepentingan lain.
Namun begitu, isu ini sudah telanjur menjadi bola liar. Unjuk rasa dari pelaku transportasi lokal sempat terjadi di sekitar bandara, sebagai bentuk protes terhadap kehadiran kendaraan luar daerah yang dianggap menyingkirkan armada lokal.
Chairy pun mengakui bahwa protes tersebut muncul dari rasa cemburu sosial.
“Keluarga-keluarga kita di sekitar bandara juga sudah kita akomodir sebisa mungkin. Tapi karena armada yang disponsori hanya 30 unit, jumlah kendaraan lokal yang bisa kami sewa memang terbatas,” jelasnya.
Dishub Minta Maaf, Organda Minta Proses Hukum
Sebagai bentuk tanggung jawab, Dishub NTB meminta maaf kepada masyarakat atas kesalahan administratif tersebut, dan berharap masyarakat dapat memahami bahwa keberadaan armada luar daerah murni untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan FORNAS.
Namun di sisi lain, Organda NTB tidak ingin persoalan ini berhenti pada permintaan maaf semata.
“Ini bukan sekadar teknis, ini soal kredibilitas daerah. Kalau betul ada unsur kesengajaan, harus ada sanksi tegas. Jangan sampai sponsor dijadikan alasan untuk mengakali aturan,” tutup Junaidi Kasum.
