LOMBOK BARAT – Komite Nasional Pemuda Indonesia (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan pernyataan sikap terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang dinilai berdampak luas terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KNPI NTB, Daud Azhari, dalam forum yang digelar di Gerung, Jumat (1/5/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pengurus KNPI tingkat kabupaten/kota se-NTB.
Dalam pernyataannya, KNPI NTB menyoroti dampak berantai dari kenaikan BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi mendorong lonjakan harga kebutuhan pokok. Organisasi kepemudaan ini meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk merespons situasi tersebut.
“Kami meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi serta menjamin stabilitas harga bahan pokok di tengah masyarakat,” ujar Daud.
Dalam pernyataan resminya, KNPI NTB menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya peninjauan ulang kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi, jaminan stabilitas harga kebutuhan pokok, serta transparansi dalam kebijakan energi nasional.
Selain itu, KNPI juga menegaskan penolakannya terhadap kebijakan yang dinilai menambah beban ekonomi masyarakat serta mengingatkan pentingnya keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Daud Gerung sapaan akrabnya menilai, tanpa intervensi yang tepat, kenaikan BBM non-subsidi berpotensi memicu inflasi di tingkat daerah dan memperberat kondisi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia juga mengonfirmasi penundaan rencana aksi unjuk rasa yang sebelumnya sempat beredar melalui media sosial. Penundaan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi keamanan dan berbagai kegiatan yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional.
Meski demikian, Daud Gerung menegaskan bahwa penundaan tersebut bukan berarti penghentian sikap kritis organisasi. KNPI NTB akan tetap melakukan konsolidasi internal dan membuka kemungkinan aksi lanjutan apabila tuntutan tidak mendapat respons dari pemerintah.
“Kami beri waktu sekitar satu minggu untuk melihat respons pemerintah. Jika tidak ada langkah konkret, kami akan melanjutkan dengan aksi demonstrasi,” tegasnya.
Ia menyebut lokasi aksi yang direncanakan berada di kawasan Depo Pertamina Ampenan, Mataram. Aksi tersebut akan menjadi bagian dari upaya mendorong pemerintah agar segera mengambil kebijakan strategis dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
KNPI NTB menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat luas, terutama dalam sektor energi yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Organisasi ini berharap pemerintah dapat segera merespons aspirasi yang disampaikan, guna mencegah tekanan ekonomi yang lebih besar di tingkat masyarakat bawah.tutupnya
