Mataram – Di tengah upaya panjang menata pembangunan yang lebih adil dan merata, Nusa Tenggara Barat kini menapaki jalur baru yang menjanjikan: menjadikan zakat sebagai bagian integral dari strategi pembangunan daerah. Bukan sekadar instrumen keagamaan, zakat mulai ditempatkan sebagai kekuatan ekonomi sosial yang mampu menggerakkan perubahan nyata di tengah masyarakat.
Langkah ini mengemuka dalam pertemuan strategis antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dengan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bersama jajaran BAZNAS NTB, Kamis (2/4/2026). Pertemuan tersebut menjadi titik temu antara visi keumatan dan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif.
Dalam forum itu, satu gagasan besar mengemuka: zakat tidak lagi dipandang sebagai solusi jangka pendek berbasis bantuan, melainkan sebagai fondasi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Pendekatan ini menuntut pengelolaan yang lebih profesional, terukur, dan terintegrasi dengan agenda pembangunan pemerintah.
Ketua BAZNAS RI, Sodik Mudjahid, secara terbuka mengapresiasi langkah progresif yang dilakukan BAZNAS NTB. Dalam pandangannya, NTB saat ini menjadi salah satu daerah yang berhasil menerjemahkan konsep zakat produktif ke dalam program nyata yang berdampak langsung.
“Yang kita lihat di NTB bukan sekadar program, tetapi sebuah gerakan. Ada keseriusan, ada inovasi, dan yang paling penting ada dampak yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Program Desa Berdaya menjadi salah satu contoh konkret bagaimana zakat didorong untuk menghidupkan potensi ekonomi lokal. Melalui pendekatan berbasis komunitas, program ini tidak hanya menghadirkan bantuan, tetapi juga membangun ekosistem usaha di tingkat desa mulai dari peternakan, kuliner, hingga pengolahan komoditas lokal.
Berbagai inisiatif seperti Balai Ternak, Z-Chicken, Z-Auto, Z-Coffee, dan Z-Pangan dirancang untuk menciptakan rantai nilai ekonomi yang berkelanjutan. Di sinilah letak pergeseran paradigma itu: mustahik tidak lagi menjadi penerima pasif, tetapi didorong menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, bahkan bertransformasi menjadi muzaki di masa depan.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, melihat peluang besar dari integrasi ini. Ia menegaskan bahwa zakat memiliki posisi strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan jika dikelola secara sinergis dengan program pemerintah.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah zakat yang dihimpun memberikan efek berlipat bagi masyarakat. Ketika zakat masuk dalam perencanaan pembangunan, maka dampaknya tidak lagi sporadis, tetapi sistemik,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Provinsi NTB akan melibatkan BAZNAS RI dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan NTB 2026. Langkah ini diyakini akan menjadi tonggak penting dalam menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan potensi dana sosial keagamaan.
Di tingkat daerah, Ketua BAZNAS NTB, Lalu M. Iqbal Murad, menegaskan bahwa pihaknya siap memperkuat orkestrasi program agar lebih tepat sasaran. Ia menyebut bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program pemberdayaan.
“Kami tidak ingin zakat berhenti pada distribusi. Yang kami bangun adalah sistem pemberdayaan, sehingga masyarakat memiliki daya tahan ekonomi yang kuat,” ujarnya.
Dukungan terhadap langkah ini juga datang dari berbagai elemen masyarakat sipil. Ketua LP3M Muara Kasih Lombok Timur, Ilham Jaya, menilai bahwa pendekatan yang dilakukan NTB merupakan contoh konkret bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat diintegrasikan dalam pembangunan modern.
“Ini bukan hanya soal program, tetapi tentang arah baru pembangunan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Ketika zakat dikelola secara serius, ia mampu menjadi solusi struktural, bukan sekadar karitatif,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga akuntabilitas dan kesinambungan program agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat semakin kuat.
Kini, di tengah dinamika pembangunan nasional, NTB menawarkan sebuah narasi baru, bahwa perubahan tidak selalu harus bertumpu pada anggaran negara semata. Dengan pengelolaan zakat yang tepat, terarah, dan terintegrasi, harapan akan kemandirian ekonomi masyarakat bukan lagi sekadar wacana melainkan sebuah keniscayaan yang sedang dibangun, perlahan namun pasti.
