Mataram – Sebuah pekerjaan fisik senyap di Gelanggang Pemuda, Kota Mataram, kini menjadi sorotan publik. Di balik gegap gempita Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII 2025 di NTB, muncul aroma ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek renovasi yang ternyata tak pernah masuk dalam dokumen anggaran resmi pemerintah.
Pekerjaan berupa pengecatan, penggantian karpet lapangan futsal, hingga pemasangan partisi dilakukan di venue yang digunakan lima cabang olahraga masyarakat di bawah naungan KORMI NTB. Namun ironisnya, tidak ada satu pun dokumen perencanaan, SPK, ataupun kontrak yang dapat menunjukkan bahwa proyek ini sah secara hukum.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB, Wirawan Ahmad, yang baru menjabat sejak akhir April 2025, angkat bicara. Ia mengakui proyek itu benar telah dikerjakan oleh pihak kontraktor dan kini tengah menagih pembayaran sebesar Rp300 juta, namun ia menyebut pemerintah tidak memiliki dasar untuk membayar sepeser pun karena tidak ada dokumen APBD yang mencantumkan proyek tersebut.
“Pekerjaannya ada, tagihannya ada. Tapi dokumen hukumnya tidak ada. Kami tidak bisa membayar,” ujar Wirawan, Selas (6/8/2025).
Wirawan bahkan menyebut telah bersurat ke APIP NTB untuk meminta audit internal. Namun hal ini justru dimentahkan oleh pihak Inspektorat.
Plh Inspektur Provinsi NTB, Lalu Hamdi, menegaskan bahwa tidak ada audit dilakukan karena tidak ada dasar legal proyek dalam APBD.
“Surat Dispora sudah kami balas secara resmi. Tidak bisa diaudit karena tidak ada kegiatan tersebut dalam APBD,” katanya.
Sementara itu, Ketua KORMI NTB, Nauvar Furqony Farinduan, menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengusulkan renovasi apa pun dan menegaskan seluruh dana hibah yang diterima hanya digunakan untuk kegiatan olahraga, bukan infrastruktur.
“Renovasi itu bukan permintaan kami. Kami tidak pernah usulkan dan tidak ada dana hibah yang digunakan untuk itu,” tegasnya.
KORMI bahkan menyarankan agar mantan Kepala Dispora, dimintai penjelasan, karena proyek dikerjakan saat ia masih menjabat.
Kini publik menanti satu hal: jawaban tegas, siapa yang memberi perintah? Jika tidak ada yang bertanggung jawab, maka dugaan proyek siluman ini bisa menjadi preseden buruk, tak hanya dalam pelaksanaan Fornas, tapi juga dalam manajemen event nasional yang dibiayai uang rakyat.
