Mataram – Dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB terus menggemparkan publik. Setelah aksi pertama yang menyoroti keterlibatan pejabat tinggi, kini Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat NTB (APPM NTB) kembali turun ke jalan dalam “Aksi Jilid 2” pada Kamis, 30 Januari 2025. Mereka mendesak Polda NTB untuk tidak lagi berdiam diri dan segera menyeret semua pihak yang diduga terlibat ke meja hijau.
Menurut Koordinator APPM NTB, Fadhil, skema permainan dalam proyek DAK Dikbud NTB telah berlangsung sistematis dan terorganisir. Para kontraktor yang ingin mendapatkan proyek wajib menyetor “fee” ke rekening PT Titik Temu—sebuah perusahaan yang diduga menjadi alat transaksi ilegal. Jumlahnya tidak main-main, ditaksir mencapai miliaran rupiah.
“Ini bukan sekadar isu liar, kami sudah memiliki bukti aliran dana yang mengarah ke beberapa pejabat kunci di Pemprov NTB, termasuk Sekda NTB, Kepala Dinas Dikbud, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DAK, serta Kepala Bidang SMK. Bahkan ada satu pejabat yang sudah terjaring OTT,” ungkap Fadhil dalam orasinya di depan Mapolda NTB.
Lebih dari sekadar dugaan korupsi proyek, APPM NTB juga menuding dana yang terkumpul dari kontraktor digunakan untuk kepentingan politik dalam Pilkada 2024. Uang tersebut diduga dipakai membiayai survei elektabilitas, lobi politik dengan partai, hingga operasional tim pemenangan.
“Ini bukan hanya korupsi biasa. Ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan demi ambisi politik segelintir elit! Uang rakyat dihisap, proyek pendidikan dikorupsi, sementara masyarakat dibiarkan tanpa kepastian pembangunan,” tegas Fadhil.
Aksi unjuk rasa ini bukan yang pertama dan dipastikan bukan yang terakhir. APPM NTB menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum. Mereka juga mendesak Polda NTB untuk tidak takut menghadapi tekanan politik dan segera mengusut tuntas semua pihak yang terlibat.
“Jika Polda NTB ragu, kami siap membawa kasus ini ke level nasional! Kami akan melaporkan langsung ke KPK dan Mabes Polri agar mafia proyek ini tidak bisa lagi bersembunyi di balik jabatan dan pengaruh politik,” tambahnya.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak yang dituding terlibat dalam skandal ini. Namun, tekanan publik semakin kuat. Akankah Polda NTB menunjukkan ketegasan, atau kasus ini justru akan terkubur seperti skandal-skandal lainnya? Publik NTB menanti jawabannya.
