Mataram – Kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di NTB kian memanas. Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM NTB) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait aliran dana miliaran rupiah dari proyek DAK Dikbud yang disinyalir melibatkan Sekda NTB, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan PT Titik Temu.
Koordinator APPM NTB, Fadil, menuturkan bahwa fee proyek yang dikumpulkan dari para kontraktor dialirkan ke rekening atas nama PT Titik Temu. Perusahaan ini disebut-sebut menjadi “jembatan” bagi para kontraktor yang ingin mendapatkan pekerjaan dari proyek DAK Dikbud. “Kontraktor harus menyetorkan sejumlah uang ke rekening perusahaan itu. Totalnya mencapai miliaran rupiah,” ungkapnya.
Dana tersebut, menurut Fadil, tidak berhenti pada rekening PT Titik Temu. Uang yang terkumpul diduga digunakan untuk membiayai aktivitas politik tim relawan pendukung Sekda NTB Gita Ariadi, yang sedang disiapkan sebagai kandidat calon Gubernur NTB. “Dana itu digunakan untuk membayar survei elektabilitas, melobi partai politik, hingga berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan Pilkada,” jelasnya.
Fadil menambahkan, peran PPK proyek DAK Dikbud juga tak bisa diabaikan. PPK diduga memiliki andil besar dalam proses pengelolaan anggaran hingga penentuan kontraktor yang harus menyetorkan fee ke PT Titik Temu. “PPK berperan mengatur alur proyek sehingga kontraktor tak punya pilihan selain menyetor ke PT Titik Temu,” bebernya.
APPM NTB mengaku telah mengantongi sejumlah barang bukti, termasuk dokumen transaksi dan bukti aliran dana. Meski demikian, Fadil enggan menyebutkan nama-nama pihak yang terlibat sebelum laporan resmi diajukan ke Aparat Penegak Hukum (APH). “Kita sudah siapkan semua bukti. Tinggal tunggu waktu yang tepat untuk melaporkan ke KPK dan APH,” tegasnya.
Kasus ini menjadi preseden buruk bagi pengelolaan anggaran pendidikan di NTB. Publik mendesak APH untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat, termasuk Sekda NTB, PPK proyek DAK, dan pihak PT Titik Temu.
