Berdasarkan informasi yang didapat Viktor, uang tersebut diminta oleh oknum sebagai pola pengamanan APH. Secara lengkap bentuk pengamanan APH yang dimaksud tidak dipaparkan secara jelas oleh oknum tersebut.
“Sebagai masyarakat dan lembaga, tentu peristiwa ini harus diperjelas karena tentu akan mencoreng pemerintah Kabupaten Sumbawa. Langkah pelaporan yang kami lakukan ini adalah untuk membuktikan dugaan pemerasan tersebut benar-benar ada dan terjadi atau tidak. Ini tentu harus dibuktikan, dan melalui institusi yang berwenang peristiwa ini kami laporkan,” beber Viktor.
Viktor juga mengaku menyesalkan kejadian ini jika peristiwa dugaan ini benar adanya. Sebab sudah tentu kualitas proyek yang akan dikerjakan nantinya tidak sesuai harapan. Ironisnya masyarakat Kabupaten Sumbawa yang akan menanggung dan merasakan dampak dari yang dilakukan oknum tersebut yang nantinya akan berdampak kepada pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa pada khususnya.
“Kami sangat berharap kepada Polda NTB agar apa yang kami sampaikan lewat laporan kami ke Ditreskrimum tersebut dapat segera ditindaklanjuti demi kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Sesuai bukti-bukti yang kami pegang, maka kuat dugaan pemerasan yang dilakukan oknum tersebut untuk kepentingan orang-orang tertentu,” pungkas Viktor. (*)
