Mataram – Sepuluh kursi di ruang sidang DPRD NTB kini terasa panas. Bukan karena perdebatan politik yang memanas, tetapi karena para penghuninya satu per satu dipanggil menghadap jaksa di Kejati NTB. Skandal dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) 2025 berubah menjadi badai yang mengguncang Bumi Gora.
Laporan menegaskan, 10 legislator sudah menjalani pemeriksaan. Namun, badai ini tampaknya belum menyentuh puncak gunung es. Publik mulai menuding bahwa ada “pemain besar” di balik layar: Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Ketua DPRD Baiq Isvie Rupaeda.
Bagi publik, Pokir adalah titipan aspirasi rakyat yang semestinya diwujudkan dalam program nyata. Tapi dugaan penyunatan dan pengalihan anggaran membuat janji itu berubah menjadi bancakan politik. Pelapor bahkan mengungkap bahwa Gubernur dan Kepala BPKAD telah ikut diperiksa dalam kasus ini, memunculkan tanda tanya besar: sejauh mana keterlibatan pucuk pimpinan daerah ini?
Seorang aktivis anti-korupsi di Mataram menyindir, “Jangan sampai hukum kita jadi tebang pilih. Yang kecil digoreng, yang besar dibiarkan jadi penonton.”
Kini, publik menunggu langkah Kejati NTB. Apakah mereka berani menguliti skema ini sampai ke inti kekuasaan, atau berhenti di batas aman demi menjaga keseimbangan politik? Yang jelas, badai sudah terlanjur datang. Dan dalam badai, semua yang rapuh akan tumbang.
