Jakarta – Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen serius dalam membangun kedaulatan energi nasional. Salah satu manifestasinya adalah peluncuran Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 oleh Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero), yang menyusun peta jalan kelistrikan Indonesia untuk satu dekade ke depan.
Dengan nilai investasi fantastis mencapai Rp2.967,4 triliun, RUPTL bukan sekadar dokumen teknokratis. Ia adalah cetak biru kebijakan energi nasional yang memadukan ambisi transisi energi dengan semangat pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Ini bukan RUPTL biasa. Ini adalah pedoman strategis dalam mewujudkan cita-cita besar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran untuk membangun ketahanan energi berbasis kekuatan domestik,” tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5).
Menurut Bahlil, program ini bukan hanya untuk menjaga pasokan listrik, tetapi juga diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Tiga indikator utama menjadi fokus: peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi mikro. Dengan rincian alokasi Rp2.133,7 triliun untuk pembangkitan, Rp565,3 triliun untuk transmisi, dan Rp268,4 triliun untuk distribusi serta listrik desa, proyek ini siap menggerakkan perekonomian dari hulu ke hilir.
Tak kurang dari 1,7 juta lapangan kerja diproyeksikan lahir dari implementasi RUPTL ini, dengan 91 persen termasuk dalam kategori green jobs, pekerjaan berbasis energi ramah lingkungan yang menjadi tren global.
“Melalui proyek-proyek ini, bukan hanya listrik yang mengalir, tapi juga harapan baru bagi jutaan keluarga Indonesia,” lanjut Bahlil.
Salah satu aspek penting adalah program Listrik Desa (Lisdes), yang ditargetkan menyasar 780 ribu rumah tangga di wilayah 3T (terluar, tertinggal, terdepan). Listrik yang hadir di wilayah terpencil diharapkan menjadi pemantik lahirnya usaha mikro baru, mendongkrak pendapatan lokal, dan memotong ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan komitmen korporasi untuk mengemban mandat besar ini.
“PLN tak sekadar menjadi penyedia listrik. Kami ingin menjadi katalisator transformasi ekonomi hijau, pemerataan pembangunan, dan pengentasan kemiskinan. RUPTL ini adalah ladang besar penciptaan nilai, bukan hanya secara finansial, tetapi juga sosial dan lingkungan,” kata Darmawan.
RUPTL 2025–2034 juga merupakan bentuk konkret kontribusi Indonesia terhadap komitmen global dalam mengatasi krisis iklim. Dengan menyelaraskan proyek kelistrikan pada jalur transisi energi dan target Net Zero Emissions, Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang bertolak belakang.
