Mataram – Bank NTB Syariah menegaskan komitmennya sebagai pemimpin dalam sektor perbankan daerah dengan peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), sebuah inovasi yang dikembangkan untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan modern di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Nota Kesepahaman (MoU) terkait KKPD ini ditandatangani pada Rabu (30/10/24) antara Bank NTB Syariah dan Pemprov NTB di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, menunjukkan langkah maju bank ini dalam mengedepankan layanan keuangan berbasis syariah yang efisien dan sesuai kebutuhan daerah.
Dengan KKPD, Bank NTB Syariah memberikan solusi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melakukan transaksi menggunakan anggaran APBD tanpa perlu bergantung pada uang tunai. Sistem KKPD tidak hanya mempermudah proses transaksi bagi pemerintah daerah, tetapi juga mengurangi risiko kehilangan dana dan penyelewengan anggaran. Penerapan KKPD menjadi langkah konkret Bank NTB Syariah dalam mendukung misi pemerintah untuk mencapai transparansi keuangan sekaligus menciptakan iklim keuangan daerah yang lebih aman.
Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Raharjo, menyatakan kebanggaannya terhadap pencapaian ini, yang menurutnya merupakan hasil kerja keras dan dedikasi dalam menyediakan layanan terbaik bagi Pemprov NTB. “KKPD adalah solusi dari Bank NTB Syariah untuk mendorong pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. Kami ingin membantu pemerintah daerah mengurangi penggunaan uang tunai dan menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung jawab,” ungkap Kukuh dengan optimis.
Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin, turut mengapresiasi inisiatif Bank NTB Syariah, menyebutnya sebagai langkah yang sangat strategis. Menurutnya, KKPD memberikan banyak manfaat seperti efisiensi anggaran, meminimalkan idle cash, dan mencegah transaksi tunai yang berpotensi risiko. “Dengan KKPD, kami meyakini pengelolaan anggaran daerah bisa lebih akuntabel dan efisien,” ujar Hassanudin.
Langkah besar ini sekaligus menunjukkan kesiapan Bank NTB Syariah untuk bersaing di dunia perbankan modern, dengan tetap mengedepankan prinsip syariah dan pelayanan yang proaktif. Inovasi KKPD diharapkan menjadi contoh bagi bank-bank daerah lainnya dalam mengoptimalkan pelayanan kepada pemerintah dan masyarakat.
