Bank NTB Syariah Disorot DPRD: Kredit Konsumtif Tinggi, Gubernur Diminta Lakukan Pembenahan

Mataram – PT Bank NTB Syariah kembali menjadi pusat perhatian setelah Komisi III DPRD NTB menyoroti sejumlah aspek dalam pengelolaan bank daerah ini. Dalam kunjungan ke beberapa kantor cabang di Lombok Tengah dan Lombok Timur, anggota DPRD NTB menilai masih banyak ruang perbaikan yang perlu segera dilakukan, terutama terkait dominasi kredit konsumtif dan kepemimpinan di internal bank.

Anggota Komisi III DPRD NTB, Nashib Ikroman, menegaskan bahwa Bank NTB Syariah seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana daerah, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi yang lebih produktif.

“Kami ingin melihat PT Bank NTB Syariah berkembang lebih besar dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat NTB. Gubernur sebagai pemegang kendali di daerah harus turun tangan untuk memastikan bank ini bergerak ke arah yang lebih baik,” ujar Nashib, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Wilayah Partai Perindo NTB, Selasa (18/3).

Berdasarkan laporan konsolidasi, Nashib mengungkapkan bahwa sekitar 80% kredit yang disalurkan oleh bank ini masih bersifat konsumtif, sedangkan hanya 20% yang berasal dari tabungan ASN. Dominasi kredit konsumtif ini dianggap kurang sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan sektor produktif.

“Memang sirkulasi keuangan ASN cukup membantu stabilitas bank, tetapi kita tidak bisa hanya mengandalkan itu. Bank NTB Syariah harus lebih berani mengambil langkah untuk mendukung sektor usaha produktif, baik UMKM, pertanian, perikanan, maupun industri kreatif di NTB,” lanjutnya.

Meski demikian, Nashib menegaskan bahwa secara umum Bank NTB Syariah masih berada dalam kondisi sehat dan memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Namun, tanpa inovasi dan strategi baru, bank ini bisa kehilangan daya saingnya di tengah persaingan perbankan yang semakin ketat.

Di sisi lain, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB, Hasim Kasim, menekankan pentingnya kepemimpinan definitif di tubuh PT Bank NTB Syariah. Hingga kini, posisi Direktur Utama masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), yang dinilai tidak ideal untuk pengambilan kebijakan strategis jangka panjang.

“Kami meminta Gubernur segera menunjuk Direktur Utama yang definitif dan memiliki kapabilitas tinggi agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan PT Bank NTB Syariah dapat lebih berkembang,” tegas Hasim.

Sorotan DPRD NTB ini menjadi peringatan penting bagi manajemen PT Bank NTB Syariah agar segera melakukan pembenahan. Dengan kepemimpinan yang kuat dan kebijakan kredit yang lebih produktif, bank ini diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi NTB secara lebih luas.