Mataram – Program pengadaan alat peraga SMK melalui mekanisme e-purchasing di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tengah disorot tajam. Alih-alih berbasis analisis kebutuhan sekolah, muncul dugaan adanya praktik penggiringan usulan yang mengkhianati semangat transparansi sistem digital ini.
Pemerhati pengadaan, Baharuddin Umar alias Behor, mengungkap indikasi serius pada tahap perencanaan. “Seharusnya ada analisis kebutuhan sekolah. Tapi justru ada dugaan kepala sekolah dikumpulkan di satu tempat, lalu diarahkan untuk mengusulkan satu jenis kegiatan. Ini berbahaya bagi kelangsungan pendidikan di NTB, karena kegiatan tidak lagi berdasarkan kebutuhan riil, melainkan kepentingan tertentu,” ujarnya.
Ia menambahkan, pola serupa patut diwaspadai bukan hanya di sektor pendidikan, tetapi juga dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan dan PUPR. “Ada indikasi tahapan perencanaan dan analisis kebutuhan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Padahal, e-purchasing sejatinya dirancang untuk memangkas ruang gelap pengadaan. Namun praktik di lapangan justru menunjukkan titik rawan yang masih berulang: spesifikasi diarahkan pada penyedia tertentu, TKDN dianggap formalitas, UMK dikesampingkan, hingga mini kompetisi dan negosiasi dilakukan di luar sistem.
“Kalau prosedur dilanggar, e-purchasing hanya jadi etalase digital yang melegalkan praktik lama,” kritik Behor.
Catatan kritis dari kalangan masyarakat sipil juga menegaskan bahwa PPK adalah kunci integritas sistem. Tanpa kepatuhan pada aturan, spek mudah diarahkan, TKDN dan UMK hanya jadi jargon, dan transparansi tinggal ilusi.
Kini publik menanti langkah tegas pemerintah daerah dalam memastikan e-purchasing tidak disalahgunakan. Sebab, bila dugaan penggiringan usulan benar adanya, bukan hanya pengadaan yang tercoreng, melainkan masa depan pendidikan di NTB yang dipertaruhkan.
