Lombok Barat – Ketika surat somasi tiba-tiba dikirimkan ke SMA Negeri 1 Narmada oleh kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Rakyat Menggugat (ALARAM-NTB), pihak sekolah memilih tidak diam. Kepala sekolah, Hilwani, S.Pd., M.Pd., langsung angkat suara dan membongkar kejanggalan demi kejanggalan dalam isi maupun bentuk surat tersebut.
“Surat itu datang tanpa struktur formal, tanpa kop organisasi resmi, dan bahasa yang digunakan pun terkesan tidak profesional. Saya menyebutnya surat abal-abal,” tegas Hilwani saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/8/2025).
Lebih lanjut, Hilwani menjelaskan bahwa pihaknya sudah mencoba menghubungi nomor telepon yang tertera di surat tersebut, namun tidak ada satu pun yang bisa dihubungi. “Ini aneh. Jika memang serius ingin menyampaikan somasi, kenapa kontaknya tidak aktif? Bahkan teman-teman kami di jaringan LSM pun tidak mengenali nama-nama yang tercantum di surat itu,” ungkapnya.
BOS Dikelola Transparan, Semua Belanja Lewat SIPlah
Tudingan adanya mark-up dan rekayasa dana perpustakaan juga dibantah keras. Menurut Hilwani, semua transaksi dan pengadaan dilakukan melalui SIPlah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah), sebuah platform resmi dari pemerintah untuk memastikan transparansi dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kami ini bukan lembaga swasta yang bisa seenaknya belanja. Kami harus tunduk pada regulasi ketat. Semua pengadaan lewat SIPlah, dari vendor resmi, dan tidak ada transaksi tunai. Sistem kami terdokumentasi dan bisa diaudit kapan pun,” jelasnya.
Anggaran Justru Minim untuk Jumlah Siswa Besar
Dengan lebih dari 2.100 siswa terdiri dari siswa reguler dan sekolah terbuka Hilwani menegaskan bahwa anggaran yang ada justru belum mencukupi untuk mendukung seluruh kegiatan belajar.
“Bicara realitas di lapangan, kami malah harus pintar-pintar mengatur anggaran. Kalau benar kami memark-up, tentu fasilitas dan pelayanan kami akan jauh lebih mewah. Faktanya, kami terus berbenah dengan dana terbatas,” katanya.
Buka Diri untuk Audit, Tapi Tolak Politisasi
Meskipun menyayangkan cara kritik yang sembrono, pihak sekolah tetap menyatakan kesiapan untuk diperiksa, asalkan melalui jalur resmi.
“Silakan audit, kami terbuka. Tapi jangan lewat surat liar yang tidak jelas siapa pengirimnya. Dunia pendidikan harus dijauhkan dari permainan politik dan tuduhan murahan,” tegas Hilwani.
Pesan Tegas untuk Publik: Sekolah Bukan Arena Isu Kosong
Hilwani mengingatkan bahwa sekolah bukan objek untuk dicemari oleh polemik dan kepentingan yang tidak jelas arahnya. Ia menegaskan, menjaga integritas pendidikan adalah tanggung jawab bersama, termasuk dari masyarakat sipil.
“Kalau ada yang peduli, mari datang dan diskusi langsung. Bukan bikin gaduh lewat tuduhan tanpa data. Kritik boleh, tapi mari kita junjung etika dan akurasi,” pungkasnya.
