21 Peserta Magang NTB Bertolak ke Jepang, Bank NTB Syariah Perkuat Dukungan Pembiayaan Calon Pekerja

MATARAM – Peluang menembus pasar kerja internasional semakin terbuka bagi generasi muda Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, kesempatan itu tidak cukup hanya bermodalkan keberanian untuk merantau. Kesiapan keterampilan, sertifikasi, dokumen penempatan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan biaya keberangkatan menjadi bagian penting dari perjalanan calon pekerja migran Indonesia (CPMI).

Di tengah kebutuhan tersebut, PT Bank NTB Syariah mengambil bagian melalui kerja sama pembiayaan dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Bali Tosha Lombok Kochi. Langkah ini ditujukan untuk mendukung CPMI asal NTB yang akan bekerja maupun mengikuti program pemagangan di Jepang.

Kerja sama tersebut berlangsung di Mataram, Senin (5/10/2026), ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazaruddin dan Direktur Utama LPKS Bali Tosha Lombok Kochi Abdurrahman. Kegiatan itu turut disaksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Aidy Furqan.

Momentum penandatanganan perjanjian tersebut sekaligus dirangkaikan dengan pelepasan 21 peserta program pemagangan asal NTB yang akan menjalani program di sejumlah wilayah di Jepang.

Pelepasan para peserta menjadi gambaran konkret dari proses panjang yang harus dilalui calon pekerja sebelum memperoleh kesempatan di luar negeri. Di balik peluang tersebut terdapat kebutuhan untuk menyiapkan kompetensi, memenuhi persyaratan administrasi, dan memastikan pembiayaan persiapan dapat terpenuhi.

Bagi sebagian calon pekerja, tahapan pembiayaan inilah yang menjadi salah satu tantangan. Kebutuhan dana persiapan dan keberangkatan dapat mencapai puluhan juta rupiah, sehingga akses terhadap pembiayaan menjadi faktor penting dalam mendukung kesiapan mereka.

Pembiayaan sebagai bagian dari ekosistem penempatan

Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazaruddin menegaskan bahwa bank daerah perlu terlibat langsung dalam mendukung potensi ekonomi daerah serta kebijakan pemerintah yang dinilai positif bagi masyarakat.

“Bank daerah itu kan yang pertama harus involve di dalam potensi daerah. Kemudian men-support apa pun hal-hal kebijakan-kebijakan positif dari Pak Gubernur,” kata Nazaruddin.

Dalam konteks ketenagakerjaan, keterlibatan tersebut diterjemahkan melalui upaya menyediakan akses pembiayaan bagi calon pekerja yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki dokumen penempatan yang diperlukan.

Nazaruddin menyampaikan bahwa skema yang disiapkan bersama mitra memungkinkan pembiayaan tanpa agunan, dengan visa sebagai salah satu persyaratan yang disebutkan.

“Itulah peran bank daerah. Tidak pakai agunan. Yang penting visa sudah ada,” ujarnya.

Meski demikian, akses pembiayaan tetap dilaksanakan melalui mekanisme yang telah disepakati. Skema tersebut memperhatikan kelayakan, tata kelola, dan prinsip kehati-hatian agar pembiayaan dapat disalurkan secara bertanggung jawab.

Pengaturan ini penting karena pembiayaan bagi calon pekerja migran tidak berdiri sendiri. Kebutuhan dana berkaitan dengan proses pelatihan, pemenuhan dokumen, persiapan keberangkatan, hingga mekanisme pengembalian pembiayaan setelah dana digunakan sesuai peruntukannya.

Karena itu, sinergi antara lembaga keuangan dan lembaga pelatihan menjadi salah satu unsur yang perlu diperkuat dalam membangun ekosistem pekerja migran.

Dari pelatihan menuju pengalaman internasional

Para peserta pemagangan yang dilepas dalam kegiatan tersebut akan mengikuti program di sejumlah wilayah Jepang, antara lain pada sektor teknik sipil dan konstruksi. Mereka telah dibekali pelatihan serta sertifikasi yang dimiliki.

Keterampilan menjadi modal utama dalam menghadapi kebutuhan dunia kerja. Pengalaman internasional juga dapat memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengenal lingkungan kerja yang berbeda, meningkatkan kompetensi, serta memperluas wawasan profesional.

Namun, kesempatan tersebut perlu ditopang dengan proses penempatan yang jelas dan sesuai ketentuan. Persiapan yang baik tidak hanya membantu calon pekerja menghadapi lingkungan kerja baru, tetapi juga mendukung pemahaman mereka terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawab selama mengikuti program.

Dalam kerangka itu, pembiayaan menjadi salah satu instrumen pendukung. Kehadirannya diharapkan dapat mengurangi kendala finansial yang dihadapi calon pekerja yang telah mempunyai peluang kerja, tanpa mengesampingkan kewajiban dan risiko yang menyertai pembiayaan.

Bagi masyarakat, informasi mengenai besaran kewajiban, jangka waktu pengembalian, dan mekanisme pembayaran juga perlu dipahami sebelum pembiayaan disepakati. Dengan demikian, kesempatan bekerja di luar negeri dapat dipersiapkan melalui keputusan yang matang.

Peran bank daerah dalam memperluas peluang generasi muda

Bank NTB Syariah menetapkan jangka waktu pengembalian pembiayaan selama satu tahun melalui pola avalis. Dalam struktur kerja sama yang disepakati, LPKS Bali Tosha Lombok Kochi turut berperan sebagai collection agent dalam proses pembayaran.

Model kerja sama tersebut memperlihatkan upaya menghubungkan dukungan pembiayaan dengan lembaga yang terlibat dalam persiapan calon pekerja. Pelaksanaannya tetap membutuhkan keterbukaan informasi dan pemahaman seluruh pihak mengenai tanggung jawab masing-masing.

Sebelumnya, Bank NTB Syariah bersama Pemerintah Provinsi NTB dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan juga telah memfinalisasi skema KUR bagi PMI dan peserta pemagangan luar negeri. Skema tersebut dirancang untuk memberikan akses pembiayaan yang aman, transparan, dan berkeadilan.

Langkah ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap pekerja migran membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pembiayaan perlu berjalan bersama pelatihan, sertifikasi, kejelasan penempatan, dan pendampingan sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Ke depan, Bank NTB Syariah membuka peluang untuk memperluas kerja sama dengan lembaga pelatihan dan perusahaan penempatan yang memiliki legalitas serta mekanisme penempatan yang jelas.

Bagi NTB, kesempatan kerja di luar negeri dapat menjadi salah satu jalan bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas pengalaman profesional. Namun, manfaatnya akan lebih optimal apabila setiap tahapan dipersiapkan dengan baik, mulai dari pelatihan hingga pengelolaan kewajiban finansial.

Pelepasan 21 peserta pemagangan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara sektor perbankan, pemerintah, dan lembaga pelatihan. Dengan dukungan yang tepat, peluang kerja internasional diharapkan dapat diakses lebih luas oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan, sekaligus memberikan manfaat bagi keluarga dan perekonomian daerah.