Bank NTB Syariah Bidik Status Bank Devisa 2027, Remitansi PMI Jadi Peluang Besar
Mataram – Di balik keberangkatan ribuan masyarakat Nusa Tenggara Barat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), terdapat arus ekonomi yang menghubungkan desa-desa di NTB dengan berbagai negara tujuan kerja.
Uang yang diperoleh para PMI di luar negeri pada akhirnya kembali ke tanah air untuk membiayai kebutuhan keluarga, pendidikan, rumah, usaha hingga berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
Rantai ekonomi semacam inilah yang membuat layanan perbankan lintas negara menjadi semakin penting bagi NTB.
Menjawab kebutuhan tersebut, PT Bank NTB Syariah tengah mempersiapkan transformasi menuju status Bank Devisa yang ditargetkan pada 2027.
Target tersebut menjadi bagian dari roadmap transformasi Bank NTB Syariah yang kini diarahkan menuju pertumbuhan berkelanjutan.
Bagi masyarakat, terutama PMI dan keluarganya, perubahan tersebut berpotensi memiliki arti penting karena aktivitas ekonomi mereka memang sudah melampaui batas wilayah Indonesia.
Saat ini, Bank NTB Syariah telah menjalin kerja sama dengan Maybank Indonesia dalam penguatan ekosistem keuangan PMI, termasuk pembiayaan KUR PMI dan layanan remitansi lintas negara.
Kerja sama tersebut menjadi salah satu jalan untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat NTB dengan jaringan perbankan regional.
Dalam tahap awal, Bank NTB Syariah menyiapkan pilot project KUR PMI dengan alokasi plafon Rp10 miliar dari total alokasi KUR sebesar Rp40 miliar. Skema awal pembiayaan tersebut ditujukan untuk membantu calon PMI membiayai kebutuhan persiapan dan keberangkatan.
Namun, ada satu persoalan mendasar.
Transaksi yang berkaitan dengan PMI memiliki karakter lintas negara. Ketika seorang PMI bekerja di Malaysia, misalnya, kebutuhan keuangannya tidak berhenti pada pembiayaan sebelum keberangkatan.
Ada kebutuhan menerima penghasilan, mengirim uang kepada keluarga di NTB, melakukan pembayaran dan mengelola dana dari dua negara.
Karena Bank NTB Syariah saat ini belum berstatus Bank Devisa, sejumlah kebutuhan tersebut masih membutuhkan keterhubungan dengan bank yang memiliki jaringan internasional.
Kerja sama dengan Maybank menjadi salah satu solusi dalam fase transisi tersebut.
Ke depan, ketika Bank NTB Syariah memenuhi persyaratan regulator dan memperoleh status Bank Devisa, ruang layanan internasional dapat dikembangkan secara lebih luas.
Inilah salah satu alasan target Bank Devisa 2027 menjadi penting untuk dibaca bukan sekadar sebagai target korporasi.
Ia berkaitan dengan bagaimana bank daerah merespons perubahan pola ekonomi masyarakatnya.
NTB memiliki masyarakat yang bekerja di luar negeri. NTB juga memiliki sektor pariwisata yang menjadi magnet wisatawan mancanegara. Pelaku UMKM semakin masuk ke ekosistem digital, sementara aktivitas bisnis dan perdagangan juga terus berkembang.
Semua itu menciptakan kebutuhan terhadap sistem keuangan yang mampu bergerak mengikuti aktivitas masyarakat.
Bank NTB Syariah sendiri telah mengembangkan layanan digital yang terkoneksi dengan transaksi lintas negara.
Melalui QRIS Cross Border, layanan digital Bank NTB Syariah telah dapat digunakan dalam transaksi di sejumlah negara Asia. Nasabah cukup menggunakan aplikasi RIMO untuk melakukan transaksi pada merchant yang mendukung QRIS Cross Border.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa transformasi menuju layanan internasional tidak dimulai dari ruang kosong.
Fondasi digitalnya sudah dibangun.
Kini tantangannya adalah bagaimana seluruh ekosistem tersebut diperkuat melalui tata kelola, infrastruktur, sumber daya manusia, manajemen risiko serta kesiapan kelembagaan.
Pemerintah Provinsi NTB sendiri memasukkan penguatan layanan digital banking sebagai bagian dari agenda revitalisasi dan restrukturisasi Bank NTB Syariah pada periode 2026–2027.
Pada saat yang sama, pembiayaan produktif dan peningkatan CASA juga menjadi bagian dari strategi memperkuat fundamental bank.
Dengan perspektif tersebut, Bank Devisa bukan sekadar label baru.
Status tersebut akan menjadi bagian dari proses membangun kemampuan Bank NTB Syariah agar dapat mengikuti arus ekonomi masyarakat NTB yang semakin terbuka.
PMI membutuhkan layanan ketika berada di luar negeri. Keluarga membutuhkan kemudahan menerima dana. Pelaku usaha membutuhkan akses transaksi yang lebih luas. Wisatawan mancanegara membutuhkan sistem pembayaran yang praktis.
Semua kebutuhan tersebut berada dalam satu ekosistem.
Karena itu, arah transformasi Bank NTB Syariah pada akhirnya akan diuji bukan hanya oleh capaian administratif, tetapi oleh kemampuan bank menghadirkan layanan yang benar-benar menjawab perubahan kebutuhan masyarakat.
Target 2027 menjadi salah satu tahapan penting menuju ke sana.