PLTS 100 GWp Diluncurkan, Pemerintah Proyeksikan 5,5 Juta Lapangan Kerja dan Investasi Rp1.140 Triliun

BALI – Ketika matahari menjadi salah satu sumber energi masa depan Indonesia, manfaat yang dibidik pemerintah ternyata jauh melampaui persoalan listrik. Di balik ambisi membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt peak (GWp), tersimpan agenda ekonomi dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp1.140 triliun dan potensi penciptaan 5,5 juta lapangan kerja.

Program besar tersebut resmi diluncurkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Peluncuran tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya fase baru pengembangan energi terbarukan nasional. Sebanyak 14 proyek PLTS dengan total kapasitas 5.300 megawatt peak (MWp) menjadi bagian dari tahap awal implementasi program.

Pemerintah melihat energi surya sebagai salah satu pintu masuk untuk membangun kemandirian energi sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Program PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk mencari terobosan dalam mempercepat kedaulatan energi nasional.

Indonesia, menurut Bahlil, tidak hanya memiliki sumber daya energi yang berada di bawah permukaan tanah. Potensi energi juga tersedia melimpah dari matahari yang setiap hari menyinari wilayah Indonesia.

“Hari ini kita mengambil satu langkah besar untuk mewujudkan apa yang selalu Bapak Presiden arahkan kepada kami, yaitu swasembada dan kedaulatan energi nasional. Indonesia adalah negara yang diberikan Tuhan sumber daya yang luar biasa. Sumber daya yang bukan hanya kita gali di bawah kaki kita, tapi juga di atas kepala kita,” ujar Bahlil.

Kalimat tersebut sekaligus menggambarkan paradigma baru dalam kebijakan energi nasional. Matahari tidak lagi sekadar dipandang sebagai sumber energi alternatif, tetapi sebagai bagian dari sumber daya strategis yang dapat menggerakkan ekonomi.

Program PLTS 100 GWp dirancang melalui delapan skenario. Pembangunan PLTS skala besar melalui RUPTL mendapat porsi 30,97 GWp, sementara PLTS terapung mencapai 10,72 GWp dan PLTS atap 9,35 GWp.

Pemerintah juga menyiapkan 12,48 GWp untuk eliminasi PLTU. Sementara pengembangan PLTS di wilayah 3T mencapai 0,50 GWp dan PLTS off-grid untuk kegiatan produktif sebesar 4,36 GWp.

Di sektor industri, PLTS nonatap untuk kawasan industri diproyeksikan mencapai 7,49 GWp. Sementara 24,13 GWp lainnya diarahkan melalui penciptaan permintaan baru yang terkait dengan hilirisasi, kendaraan listrik, kompor induksi dan kebutuhan lainnya.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan pembangkit.

Energi bersih ingin ditempatkan sebagai bagian dari rantai ekonomi baru. Ketika pembangkit dibangun, dibutuhkan tenaga konstruksi. Ketika ekosistem berkembang, kebutuhan manufaktur ikut meningkat. Ketika listrik bersih tersedia, industri dan kegiatan produktif memiliki peluang untuk tumbuh.

Bahlil memperkirakan Program PLTS 100 GWp berpotensi menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja. Sekitar 3,465 juta di antaranya berasal dari sektor konstruksi dan sekitar 2,053 juta tenaga kerja dari sektor manufaktur.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya efek ekonomi yang diharapkan lahir dari transisi energi.

Pembangunan PLTS dalam skala nasional membutuhkan rantai pasok yang panjang. Mulai dari konstruksi pembangkit, peralatan, manufaktur, instalasi, pengoperasian, pemeliharaan hingga kegiatan pendukung lainnya.

Dengan kata lain, proyek energi terbarukan dapat menjadi ruang baru bagi pertumbuhan industri nasional apabila rantai pasoknya mampu dikembangkan di dalam negeri.

Tidak berhenti di lapangan kerja, pemerintah juga menghitung dampak fiskal dan lingkungan.

Total investasi Program PLTS 100 GWp diperkirakan mencapai 71,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.140 triliun. Sementara efisiensi subsidi yang berpotensi diperoleh pemerintah diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun setiap tahun.

Dari sisi lingkungan, seluruh skenario pengembangan tersebut diproyeksikan mampu menurunkan emisi hingga 140 juta ton CO2 per tahun, dengan nilai ekonomi karbon mencapai Rp6,31 triliun.

Pemerintah juga melihat proyek-proyek tahap awal sebagai katalisator ekonomi daerah.

Ketika pembangunan berlangsung, kebutuhan tenaga kerja meningkat. Aktivitas jasa, transportasi, perdagangan dan kebutuhan logistik di sekitar proyek ikut bergerak. Dalam jangka panjang, keberadaan energi yang lebih bersih dan andal diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

PLN menjadi salah satu aktor utama dalam memastikan agenda tersebut dapat berjalan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN siap mendukung penuh visi pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi dan hilirisasi nasional.

Menurut Darmawan, PLN akan mempercepat pengembangan PLTS dengan memastikan kesiapan sistem kelistrikan dan infrastruktur pendukung.

“PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. Sebagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, PLN akan all out agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman, dan berkelanjutan,” ujar Darmawan.

Tantangan terbesar dari program sebesar ini tentu bukan hanya soal investasi. Infrastruktur jaringan, kesiapan sistem kelistrikan, penyimpanan energi serta kemampuan mengintegrasikan sumber energi yang produksinya bergantung pada kondisi alam menjadi bagian penting yang harus disiapkan.

Karena itu, PLN menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, industri dan masyarakat.

Salah satu contoh pengembangan ekosistem tersebut akan berlangsung di Bali. PLN bersama Pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan lima klaster PLTS dengan total kapasitas 1.000 MWp.

Pengembangan itu akan didukung Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 3.300 MWh. Sementara Klaster Gilimanuk sendiri akan memiliki kapasitas PLTS 300 MWp.

Pengembangan energi bersih di Bali memiliki arti strategis karena provinsi tersebut bukan hanya pusat pariwisata nasional, tetapi juga salah satu wilayah yang paling sering menjadi wajah Indonesia di hadapan dunia internasional.

Keberhasilan pembangunan ekosistem energi bersih di Bali berpotensi menjadi contoh bagaimana sektor pariwisata dan kebutuhan listrik dapat berjalan beriringan dengan agenda dekarbonisasi.

Presiden Prabowo sendiri menempatkan Program PLTS 100 GW sebagai bagian dari upaya membawa Indonesia menuju kemandirian energi.

“Hari ini adalah hari yang penting, kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Dengan Program PLTS 100 GW, kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegas Prabowo.

Bagi Darmawan, transisi energi pada akhirnya tidak boleh berhenti pada perubahan teknologi pembangkit.

“Listrik merupakan fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan,” katanya.

Jika seluruh target tersebut mampu diwujudkan, Program PLTS 100 GWp bukan hanya akan mengubah cara Indonesia menghasilkan listrik. Program ini juga berpotensi mengubah peta investasi, industri, lapangan kerja dan aktivitas ekonomi daerah.

Matahari yang selama ini hanya dipandang sebagai sumber daya alam biasa, kini ditempatkan pemerintah sebagai salah satu modal strategis menuju ekonomi rendah karbon sekaligus swasembada energi.