“Kami menyayangkan pernyataan gubernur yang menyebut covid sebagai kambing hitam. Kalau alasannya covid, kok event-event internasional di NTB seperti MXGP tetap jalan? Coba uang itu dipakai bayar utang,” bebernya.
Kemudian pernyataan gubernur NTB yang menyebut ada muatan politis di balik protes para kontraktor juga dibantah mentah-mentah oleh Amrullah.
Ia memastikan, tidak ada tendensi politis sedikitpun dari sikap yang ditunjukkan para kontraktor. Hal tersebut murni sikap naluriah yang keluar sebagai bentuk kekecewaan.
“Tidak ada unsur politis seperti apa yang dituduhkan gubernur NTB. Ini murni jeritan kontraktor menuntut hak untuk dibayar. Jangan juga melempar bola panas ke OPD, karena kebijakan ada pada gubernur,” ujar Amrullah.
Kemudian, pernyataan lain yang membuat pihaknya merasa teriris adalah pernyataan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota DPRD NTB Sambirang Ahmadi di beberapa media online. Menurutnya, pernyataan Amrullah menyebutkan komentar Sambirang yang menyebut utang bukan lah aib melainkan tanda pemerintah bekerja sangat tidak logis.
Kemudian pernyataan Sambirang yang menyebutkan bahwa keterlambatan bayar pihak yang berbisnis dengan pemerintah bagian dari risiko pekerjaan.
“Coba kita lebih objektif, pernyataan itu berpriksmanusiaan ndak? Kami ini sudah satu tahun lo menunggu. Coba Pak Sambirang cek satu-satu kondisi kami. Dikejar rentenir hingga harus jual aset,” ucap Amrullah.
