banner 728x250
NTB  

Terjepit Jalan Rusak dan Ancaman Banjir, PUPR Lombok Barat Hadapi Dilema Infrastruktur di Tengah Krisis Anggaran

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat, Ahad Legiarto. (Foto: Istimewa)
banner 120x600
banner 468x60

Lombok Barat – Kabupaten Lombok Barat tengah berada dalam pusaran masalah infrastruktur yang kompleks. Di satu sisi, masyarakat mengeluhkan kerusakan jalan antar-desa yang tak kunjung diperbaiki. Di sisi lain, musim hujan memperparah kondisi dengan munculnya genangan dan banjir di sejumlah titik. Ironisnya, semua itu terjadi saat anggaran daerah sedang dalam kondisi serba terbatas.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat, Ahad Legiarto, menyebut pihaknya tidak tinggal diam. Begitu banjir melanda, tim PUPR langsung bergerak cepat menginventarisasi kerusakan saluran dan jaringan irigasi, serta mengevakuasi sampah yang menyumbat aliran air, terutama di Jembatan Dasan Geres dan titik rawan lainnya.

banner 325x300

“Kami ambil langkah perbaikan darurat agar fungsi drainase segera pulih. Tapi untuk program revitalisasi menyeluruh, kami masih menunggu dukungan anggaran karena saat ini belum tersedia,” jelas Ahad.

Lebih jauh, Ahad menuturkan bahwa upaya normalisasi sungai bukanlah kewenangan kabupaten. Hal itu menjadi ranah Balai Wilayah Sungai (BWS) NT I, namun koordinasi tetap dilakukan, baik di level teknis maupun pimpinan.

Sementara itu, soal jalan rusak, data PUPR mencatat 272 km dari total 784 km jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Padahal, target peningkatan jalan dalam RPJMD hanya sekitar 7–8 km per tahun. Artinya, jika tanpa tambahan anggaran dari pusat atau pihak ketiga, target pemulihan penuh akan sangat lambat.

Tahun ini, perhatian difokuskan pada peningkatan jalan Tawun–Kedaro di Kecamatan Sekotong, sebagai bagian dari skema perubahan anggaran 2025.

Meski tantangan besar, Dinas PUPR tetap berkomitmen memperkuat dukungan infrastruktur pariwisata, termasuk kawasan Pelabuhan Gili Mas dan Lembar, dengan menyediakan air bersih, sanitasi, drainase, dan akses jalan. PUPR juga tetap menjadikan Musrenbang sebagai instrumen untuk menentukan prioritas pembangunan yang menyentuh kebutuhan publik secara langsung.

“Kami tahu tantangannya besar. Tapi kami tetap berjalan dengan yang ada, sambil terus membangun komunikasi lintas sektor untuk mengamankan proyek-proyek yang terkena refocusing,” tegas Ahad.

banner 325x300