Mataram – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD KNPI Nusa Tenggara Barat (NTB) yang digelar Selasa, 27 Agustus 2025, menjelma menjadi mimbar kritik paling lantang terhadap kepemimpinan Gubernur NTB, M. Iqbal.
Di hadapan peserta, Ketua KNPI NTB Taufik Hidayat melemparkan kalimat tajam: selama lima bulan menjabat, gubernur belum memberi bukti nyata untuk rakyat. Janji-janji yang dilontarkan, kata Taufik, hanya berakhir pada kata akan.
“Kami sudah muak dengan retorika. Karena itu pada awal September nanti, KNPI bersama pemuda NTB siap turun ke jalan menagih 40 janji akan Gubernur,” tegas Taufik.
Kemarahan itu diperkuat pengalaman pahit: surat resmi KNPI yang dikirim berulang kali tak pernah digubris oleh Gubernur.
“Kami prosedural, kami bersurat tiga bulan lamanya, tapi tidak ada balasan. Kalau pemuda saja tak direspons, bagaimana mungkin NTB bisa mendunia?” ucapnya, getir.
Dalam forum yang sama, KNPI menyatakan dukungan penuh terhadap legalisasi pertambangan rakyat (IPR) yang diinisiasi Kapolda NTB. Menurut Taufik, langkah itu jauh lebih progresif ketimbang sikap pemerintah provinsi yang terjebak formalitas.
KNPI juga menyoroti wajah buram hukum di NTB: kasus korupsi yang macet, konflik tanah yang tak tuntas, hingga maraknya narkoba yang merenggut masa depan generasi muda.
“Hukum jangan hanya berani pada rakyat kecil tapi diam di hadapan kasus besar. Anak muda butuh ruang sehat, bukan sekadar razia dan represif,” sindirnya.
Rakerda KNPI tahun ini menegaskan satu hal: pemuda NTB sudah lelah menunggu. Dari surat yang tak dibalas hingga janji yang tak ditepati, kini jalanan bersiap jadi panggung berikutnya.
