Mataram – Posisi Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi, kian terjepit. Desakan untuk segera mencopotnya dari kursi Sekda semakin menguat, terutama setelah berbagai kasus dugaan korupsi yang menyeret namanya mulai terkuak ke publik. Dari dugaan keterlibatan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, pemanggilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga tuduhan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), semuanya membuat posisi Miq Gita makin sulit untuk dipertahankan.
Sejumlah anggota DPRD NTB secara terbuka meminta Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, segera mengganti Miq Gita. Mereka menilai, jika benar Gubernur dan Wakil Gubernur NTB berkomitmen menjalankan meritokrasi dalam birokrasi, maka reformasi harus dimulai dari posisi tertinggi. “Meritokrasi tidak boleh hanya jadi jargon kosong. Kalau benar ingin membersihkan birokrasi, mulai dari atas dulu,” ujar salah satu anggota dewan yang enggan disebutkan namanya.
Namun, Miq Gita tampak santai menghadapi desakan tersebut. Dengan nada ringan, ia menyatakan bahwa pergantian Sekda adalah hal yang wajar dalam birokrasi. “Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Kalau memang sudah waktunya saya diganti, saya terima dengan bahagia,” ujarnya.
Dugaan Korupsi DAK Dikbud NTB dan Jejak PT Titik Temu
Di balik sikap santainya, publik semakin menyoroti dugaan keterlibatan Miq Gita dalam skandal DAK Dikbud NTB. Kasus ini mencuat setelah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Bali Nusa Tenggara dan Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat NTB (APPM NTB) menuding adanya praktik jual beli proyek fisik di lingkungan Dikbud NTB. Bahkan, nama PT Titik Temu ikut terseret sebagai pihak yang diduga menjadi perantara aliran dana proyek.
Massa aksi APPM NTB menuding, ada aliran dana dari fee proyek DAK yang mengalir ke pihak-pihak tertentu, termasuk untuk kepentingan politik dalam Pilkada mendatang. Mereka menuntut transparansi penuh dan mendesak KPK turun tangan untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam.
