Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal (LMI) tengah menghadapi sorotan publik terkait kebijakan baru dalam tata kelola komunikasi. Melalui kebijakan satu pintu, Pemprov NTB ingin memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih terstruktur dan akurat. Namun, langkah ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan jurnalis, yang menilai kebijakan tersebut dapat menghambat akses terhadap informasi langsung dari pejabat daerah.
Gubernur LMI menegaskan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pers, tetapi lebih kepada efektivitas komunikasi publik. “Sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Bu Wagub adalah bahwa komunikasi publik dan hubungan dengan media akan kita kelola dengan lebih baik nantinya,” ujar LMI melalui sambungan telepon.
Sebagai mantan diplomat dan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, LMI memahami betul pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan media. Oleh karena itu, ia telah meminta agar pertemuan reguler dengan wartawan dijadwalkan agar ada ruang dialog yang lebih terbuka.
“Kebijakan saya mengenai komunikasi publik dan media ini sudah pernah saya sampaikan di depan para pimred beberapa bulan lalu. Jadi tidak ada hal baru,” tambahnya.
Namun, sejumlah wartawan di NTB merasa kebijakan ini dapat mengurangi transparansi pemerintah. Ketua Forum Wartawan Pemprov NTB, Marham, menilai bahwa kebijakan satu pintu bisa menyulitkan wartawan dalam mendapatkan informasi secara langsung dari pejabat yang berwenang.
“Saya khawatir ini justru akan membatasi informasi yang harusnya bisa diakses dengan cepat dan akurat,” katanya.
Meski begitu, Gubernur LMI menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mengedukasi masyarakat. Ia juga menekankan bahwa kebebasan pers tetap akan dihormati.
“Insya Allah saya sangat memahami spirit kebebasan pers dan saya akan rawat itu,” tegasnya.
Dalam praktiknya, sejumlah pejabat Pemprov NTB terlihat lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada media. Beberapa di antaranya memilih mengarahkan pertanyaan ke Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, sesuai kebijakan baru.
Ke depan, kebijakan ini akan menjadi ujian bagi Pemprov NTB. Apakah ini akan menjadi langkah maju dalam membangun komunikasi publik yang lebih rapi dan akurat, atau justru menjadi penghalang bagi keterbukaan informasi?
