“Kami sudah bosan dengan komunikasi sepihak. Ini bukan hanya masalah komunikasi korporat, tapi masalah etika sosial. Diamnya PT AMMAN berarti mengabaikan hak rakyat untuk tahu dan terlibat,” imbuhnya.
Dalam momentum May Day ini, HMI Sumbawa Barat mendesak pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi penonton seperti rakyatnya. Ia menegaskan, jika tidak ada langkah konkret dari Pemda maupun DPRD KSB, maka HMI dan elemen mahasiswa akan mempertimbangkan langkah konsolidasi massa yang lebih besar.
“Pemerintah harus mulai membuat regulasi yang mendorong kolaborasi antara perusahaan luar dan pengusaha lokal. Jangan biarkan rakyat kita menjadi buruh di tanahnya sendiri, tanpa arah dan harapan,” ujar Indra.
Menurutnya, May Day bukan hanya soal buruh pabrik, tapi juga tentang relasi kuasa antara korporasi dan masyarakat. Ketika perusahaan besar seperti PT AMMAN tidak memiliki komitmen kuat untuk memberdayakan lokalitas, maka yang terjadi hanyalah eksploitasi berkedok investasi.
